Kebutuhan kami itu Rp140 triliun, tapi kami dialokasi Rp149 triliun. Bukan kelebihan tapi ada tugas baru yaitu food estate dan mendukung kawasan industri yang akan dikembangkanJakarta (ANTARA) - Pembangunan food estate atau lumbung pangan di Kalimantan Tengah dan Sumatera Utara hingga infrastruktur pendukungnya di kawasan industri Batang dan Subang menjadi program prioritas dalam anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tahun 2021.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR di Jakarta, Rabu, menjelaskan program-program itu nantinya akan dibangun dari pagu anggaran kementerian sebesar Rp149,8 triliun.
"Kebutuhan kami itu Rp140 triliun, tapi kami dialokasi Rp149 triliun. Bukan kelebihan tapi ada tugas baru yaitu food estate dan mendukung kawasan industri yang akan dikembangkan," kata Menteri PUPR itu.
Menteri PUPR menjelaskan alokasi anggaran 2021 disusun atas lima visi Presiden Jokowi dan pertimbangan dampak COVID-19. Atas dasar itu, maka ada enam kelompok program prioritas.
Baca juga: Raih anggaran tertinggi 2021, Menteri PUPR: Percepat pemulihan ekonomi
Pertama yakni peningkatan ketahanan pangan di mana salah satu proyek utamanya yakni pembangunan food estate berupa padi dan singkong di Kalimantan Tengah dan hortikultura di Humbang Hasundutan di Sumatera Utara.
Kedua, pembangunan konektivitas dengan melanjutkan pembangunan dan preservasi jalan guna mendukung efisiensi logistik dan daya saing nasional.
Ketiga, peningkatan kesehatan lingkungan dan masyarakat dengan mengembangkan perumahan layak huni, berkualitas dan terjangkau, serta kembangkan permukiman yang sehat dan produktif.
Keempat, memberikan peningkatan investasi dengan memberi dukungan infrastruktur terhadap kawasan strategis nasional untuk pengembangan kawasan industri, khususnya terkait relokasi investasi.
Baca juga: Indef: proyek food estate jangan terfokus hanya pada beras
"Ini salah satu tugas baru, yaitu di Batang seluas 4.500 hektare dan Subang sekitar 1.600 hektare. Ini konsep baru karena lahannya lahan negara. Semua infrastruktur dasar disiapkan pemerintah, baik jalannya, air bersihnya, perumahan karyawan, nanti investor yang datang free untuk 10 tahun atau 20 tahun, hanya bayar charge-nya saja, " kata Menteri PUPR.
Kemudian kelima, yakni penguatan jaring pengaman nasional untuk mengurangi angka pengangguran serta mempertahankan daya beli melalui pelaksanaan program padat karya tunai, pembelian produk rakyat, dan pembiayaan pembinaan pengusaha lokal.
Keenam, yakni peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim untuk mengurangi risiko bencana, mempercepat pemulihan pasca bencana dan tanggap darurat serta rehabilitasi dari konstruksi.
Menteri PUPR menyebutkan usulan anggaran untuk sejumlah program yakni pembangunan food estate sekitar Rp5,8 triliun, dukungan kawasan industri Rp12 triliun, padat karya tunai Rp18 triliun, air minum Rp7 triliun, sanitasi Rp5,9 triliun, pencegahan banjir Rp10 triliun, irigasi Rp7 triliun dan pengembangan perumahan Rp8 triliun.
Baca juga: Wamen LHK diskusikan "food estate" dengan anggota DPD Dapil Kalimantan
Pewarta: Ade irma Junida
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2020
