Anggaran tahun 2021 disetujui, Menteri PUPR komitmen jalankan tugas

id anggaran 2021,menteri pupr,tugas

Menteri PUPR Basoeki Hadimoeljono. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/aww.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR berkomitmen untuk melaksanakan tugas dan amanah yang diberikan usai pagu anggaran tahun 2021 kementerian tersebut disetujui DPR RI.

“Kementerian PUPR akan berkomitmen untuk melaksanakan tugas dan amanah yang diberikan dengan penuh tanggung jawab dan senantiasa memperhatikan target yang telah ditetapkan, baik di dalam RPJMN, Renstra Kementerian PUPR, Direktif Presiden, Program Strategis Nasional, termasuk aspirasi anggota DPR RI,” ujar Menteri PUPR Basukin Hadimuljono dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu.

Menurut Menteri Basuki, pagu anggaran Kementerian PUPR tahun 2021 akan difokuskan pada enam program untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi dan reformasi sosial dampak Pandemi COVID-19.

Keenam fokus program tersebut antara lain peningkatan ketahanan pangan, pengembangan konektivitas, peningkatan kesehatan lingkungan dan masyarakat, peningkatan investasi, penguatan jaringan pengaman nasional (Program Padat Karya Tunai, pembelian produk rakyat, pemberdayaan pengusaha lokal), dan terakhir peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim.

Baca juga: Menteri Basuki: Penataan KSPN Labuan Bajo Selesai Desember 2020

Pagu anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam RAPBN TA 2021 disetujui Komisi V DPR RI sebesar Rp149, 81 triliun.

Sebagai tindak lanjut atas rencana program Kementerian PUPR tahun 2021, anggaran dialokasikan pada pembangunan infrastruktur sumber daya air sebesar Rp58,55 triliun, konektivitas sebesar Rp53,96 triliun, permukiman sebesar Rp26,56 triliun, perumahan sebesar Rp8,09 triliun.

Kemudian untuk pengembangan sumber daya manusia Rp563,79 miliar, pembinaan konstruksi Rp757, 68 miliar, pembiayaan infrastruktur Rp273,68 miliar, dukungan manajemen Rp748,20 miliar, pengawasan Rp101,74 miliar, dan perencanaan sebesar Rp206,18 miliar.

"Aspirasi akan kami pegang, sifatnya wajib, namun tidak keluar dari Program Strategis Nasional serta sesuai dengan Tupoksi Kementerian PUPR, berkeadilan dan sesuai prioritas. Kami akan laksanakan se-optimal mungkin, tetapi mohon maaf tidak seluruhnya bisa ditampung karena akan melebihi anggaran yang ada," kata Menteri Basuki.

Baca juga: Menteri PUPR ajak negara G20 perkuat kerja sama pengelolaan air

Pewarta : Aji Cakti
Editor: Adi Lazuardi
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar