Kalau pendekatannya begini-begini saja, sulit rasanya Pemerintah dapat mewujudkan target yang ditetapkanJakarta (ANTARA) - Kebijakan pemerintah dalam rangka membuat banyak warga beralih ke energi bersih perlu betul-betul memperhatikan sejumlah aspek, seperti kondisi pertumbuhan ekonomi serta tingkat daya beli di tengah masyarakat.
"Tentunya pengalihan ini harus tetap mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat," kata Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto dalam rilis yang diterima, Kamis.
Untuk meningkatkan realisasi target bauran Energi Baru Terbarukan (EBT), Mulyanto mengusulkan kepada pemerintah untuk menyediakan insentif dan disinsentif bagi masyarakat.
Baca juga: Kadin usulkan insentif "tax holiday" 10 tahun, gairahkan investasi EBT
Mulyanto menilai bahwa tanpa insentif menarik pemerintah akan sulit mengejar target bauran EBT sebesar 23 persen pada 2025.
"Kalau pendekatannya begini-begini saja, sulit rasanya Pemerintah dapat mewujudkan target yang ditetapkan. Perlu ada terobosan yang membuat pihak penyedia energi alternatif tertarik, termasuk juga kesiapan PLN," ujar Mulyanto.
Baca juga: Di DPR, Kadin paparkan hambatan investasi energi baru terbarukan
Mulyanto mengutarakan harapannya agar pemerintah lebih berani membuat terobosan agar konsumsi listrik masyarakat beralih dari sebelumnya menggunakan energi fosil, seperti BBM dan batu bara, menuju pada sumber energi yang lebih bersih, berkelanjutan dan berlimpah di Indonesia.
Sebagaimana diwartakan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif ketika menghadiri The 11th Clean Energy Ministerial Meeting (CEM 11) yang digelar secara virtual, Selasa (22/9), memaparkan langkah-langkah strategis pemanfaatan energi bersih yang telah dilakukan Indonesia.
Baca juga: Ini jurus pemerintah tingkatkan pemanfaatan energi bersih
Baca juga: Kementerian ESDM berikan insentif PLTS atap, dongkrak investasi EBT
Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2020
