Jakarta (ANTARA) -
Kepala Bakamla RI Laksdya TNI Aan Kurnia memaparkan kondisi keamanan laut di tengah pandemi COVID-19 di Tanah Air yang membutuhkan penanganan yang cepat dan tepat.
 
"Maraknya aksi penyelundupan narkoba, angka kecelakaan laut masih cukup tinggi, IUU fishing, pelanggaran HAM terhadap ABK Indonesia, pencemaran laut, kedatangan pencari suaka ke Indonesia, dan pelanggaran wilayah oleh kapal pemerintah Republik Rakyat Tiongkok, merupakan beberapa penekanan terhadap kondisi aktual saat ini," kata Kepala Bakamla di Jakarta, Selasa.
 
Menurut dia, jika tidak ditangani secara cepat dan tepat, akan berpotensi memberikan dampak buruk bagi beberapa aspek penting di Indonesia, mulai dari masalah ekonomi hingga kedaulatan negara.

Baca juga: Badan Keamanan Laut akan bangun pangkalan di NTB
 
Dengan demikian, merupakan suatu keniscayaan untuk terciptanya sinergi semua instansi yang memiliki kewenangan di laut.
 
"Kerja sama yang dilakukan dapat berupa gelar operasi dan latihan bersama, pertukaran informasi, menyusun SOP bersama dan saling membangun kapasitas untuk bersinergo serta bersama-sama menyempurnakan konsep pengamanan yang dapat diterapkan untuk menjaga perairan Indonesia," katanya
 
Oleh karena itu, dirinya menginisiasi Rapat Koordinasi Pengamanan Maritim Indonesia yang dilakukan secara virtual, di Mabes Bakamla RI, Jl. Proklamasi No. 56, Jakarta Pusat, Senin (28/9).
 
"Adapun maksud dari Rakor ini adalah menyampaikan isu terkini di laut untuk mendorong kembali tingkat kewaspadaan maritim, dengan output yang diharapkan adalah adanya konsep pengamanan maritim yang dapat dilakukan bersama," kata Aan.

Baca juga: Bakamla akan lakukan operasi cegah tangkal penyebaran COVID-19
 
Dia menambahkan rakor ini juga bertujuan untuk menyamakan pola pikir, pola sikap, dan pola tindak stakeholder di laut dalam rangka mengamankan perairan Indonesia.
 
Mengakhiri Rakor, Aan mengajak semua peserta untuk mendorong semangat kolaborasi agar dapat membuka simpul ego sektoral dan memiliki komitmen bersama yang kuat.
 
Selain itu ia juga mengajak para peserta berkolaborasi apapun bentuknya sebagai langkah kecil untuk mencapai tujuan yang besar bagi keamanan maritim Indonesia.
 
Kegiatan itu dihadiri pemangku kepentingan di bidangnya seperti perwakilan dari TNI, TNI AL, Polri, Kemenko Polhukam, Kemenko Marves, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Perhubungan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan HAM, Badan Intelijen Negara, Ditjen PSDKP, KKP, dan Ditjen Bea dan Cukai.

Pewarta: Syaiful Hakim
Editor: Joko Susilo
Copyright © ANTARA 2020