Ketua MPR ingin DPD perhatikan pengelolaan SDA daerah 3T

id HUT DPD RI,Bamsoet,Ketua MPR

Arsip - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (kanan) memberikan keterangan pers usai Rapat Gabungan Pimpinan MPR RI dengan pimpinan fraksi-fraksi dan kelompok DPD di MPR RI, di Jakarta, Kamis. (ANTARA/Imam B/pri)

Jakarta (ANTARA) - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menginginkan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI memperhatikan pengelolaan sumber daya alam daerah, khususnya yang terdepan, terluar, dan tertinggal.

Dalam sambutannya secara daring pada webinar memperingati hari ulang tahun ke-16 DPD RI, Selasa, Bamsoet menyatakan kebanyakan wilayah-wilayah tersebut miskin sumber daya, khususnya sumber daya alam dan manusia.

Bamsoet menilai pembangunan daerah masih belum sepenuhnya tuntas oleh pemerintah daerah, karena kerap dianggap tak langsung menghasilkan pendapatan asli daerah.

Padahal, dukungan sektor kementerian terkait untuk pengembangan wilayah tersebut juga belum optimal.

"Banyak wilayah yang memiliki produk unggulan dan lokasi strategis di luar Pulau Jawa belum dikembangkan secara optimal," kata Bamsoet.

Ia menduga hal itu terjadi disebabkan adanya keterbatasan informasi pasar dan teknologi untuk pengembangan produk unggulan di wilayah tersebut.
Baca juga: Bamsoet: Tugas MPR tetap terlaksana di masa pandemik

Selain itu, potensi munculnya sikap profesionalisme dan kewirausahaan oleh para pelaku pengembangan kawasan di daerah belum terlihat.

Karena itu, DPD RI perlu mendorong agar dukungan nasional dan daerah dilakukan secara optimal serta berpihak pada petani maupun pelaku usaha swasta.

Koordinasi, sinergi, dan kerja sama antara pelaku-pelaku pengembangan kawasan, baik pemerintah, swasta, lembaga nonpemerintah, dan masyarakat, serta antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota harus dijembatani dalam rangka meningkatkan daya saing produk unggulan.

Menurutnya lagi, agar akses petani dan pelaku usaha skala kecil terhadap modal pengembangan usaha input produksi, dukungan teknologi, dan jaringan pemasaran dalam upaya mengembangkan peluang usaha dan kerja sama investasi harus terus ditingkatkan.

DPD RI menggelar webinar dengan tema DPD RI sebagai produk dan pengawal reformasi mengemban tanggung jawab demi terjaminnya penguatan otonomi daerah.

Kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai salah satu rangkaian acara HUT ke-16 DPD RI yang dilaksanakan secara virtual, di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Selasa.

Selain Bamsoet yang diundang untuk memberikan sambutan, DPD RI juga mengundang para narasumber untuk berdiskusi webinar tersebut, di antaranya Gubernur Sulawesi Selatan Prof Dr Nurdin Abdullah, Gubernur Sumatera Barat Prof Dr Irwan Prayitno, anggota DPD RI DKI Jakarta Prof Dr Jimly Asshiddiqie, peneliti senior LIPI Prof Dr R Siti Zuhro, dan dimoderatori oleh Wakil Ketua DPD RI Periode 2017-2019 Akhmad Muqowam.
Baca juga: Bamsoet: Kewenangan DPD RI sesungguhnya sangat luas dan besar

Pewarta : Abdu Faisal
Editor: Budisantoso Budiman
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar