KPK perpanjang penahanan enam tersangka suap pengesahan RAPBD Jambi

id DPRD JAMBI, RAPBD, SUAP, KETOK PALU, PERPANJANGAN PENAHANAN

Logo KPK. (Antara/Benardy Ferdiansyah)

Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang penahanan enam tersangka kasus suap pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017 dan 2018.

"Penyidik KPK melaksanakan penahanan lanjutan untuk para tersangka berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi yang kedua selama 30 hari," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Untuk tiga tersangka, yakni mantan Ketua DPRD Provinsi Jambi 2014-2019 Cornelis Buston (CB), mantan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi 2014-2019 AR Syahbandar (ARS), mantan dan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi 2014-2019 Chumaidi Zaidi (CZ) perpanjangan penahanan dimulai 21 September 2020 sampai 20 Oktober 2020.

Selanjutnya, perpanjangan penahanan untuk dua tersangka mantan Anggota DPRD Jambi 2014-2019, yaitu Parlagutan Nasution (PN) dan Tadjudin Hasan (TH) sejak 28 September 2020 sampai 27 Oktober 2020.

Baca juga: KPK tahan tiga bekas anggota DPRD Jambi
Baca juga: KPK tahan 3 bekas pimpinan DPRD Jambi terkait kasus suap RAPBD
Baca juga: Kasus suap RAPBD, KPK panggil eks pimpinan dan anggota DPRD Jambi


Terakhir, tersangka mantan Anggota DPRD Jambi 2014-2019 Cekman (CM) dimulai 3 Oktober 2020 sampai 1 November 2020.

Mereka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat 1 ke (1) KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP.

Dalam perkara tersebut, KPK total telah menetapkan tersangka sebanyak 18 orang dan dari jumlah itu, 12 diantaranya telah diproses hingga persidangan. Para pihak yang diproses tersebut terdiri dari gubernur, pimpinan DPRD, pimpinan fraksi DPRD, dan pihak swasta.

Perkara tersebut diawali dengan kegiatan tangkap tangan pada 28 November 2017. Dalam perkembangannya, KPK mengungkap praktek uang "ketok palu" tidak hanya terjadi untuk pengesahan RAPBD Tahun Anggaran 2018, namun juga terjadi sejak pengesahan RAPBD Tahun Anggaran 2017.

Diduga para unsur pimpinan DPRD Jambi meminta uang "ketok palu", menagih kesiapan uang "ketok palu", melakukan pertemuan untuk membicarakan hal tersebut, meminta jatah proyek dan/atau menerima uang dalam kisaran Rp100 juta hingga Rp600 juta per orang.

Para unsur pimpinan fraksi dan komisi di DPRD Jambi diduga mengumpulkan anggota fraksi untuk menentukan sikap terkait dengan pengesahan RAPBD Jambi, membahas, dan menagih uang "ketok palu.

Selanjutnya, menerima uang untuk jatah fraksi sekitar Rp400 juta hingga Rp700 juta, dan/atau menerima uang untuk perorangan dalam kisaran Rp100juta, Rp140juta hingga Rp200 juta.

Para anggota DPRD Jambi diduga mempertanyakan apakah ada uang "ketok palu", mengikuti pembahasan di fraksi masing-masing, dan/atau menerima uang dalam kisaran Rp100 juta hingga Rp200 juta per orang.

Pewarta : Benardy Ferdiansyah
Editor: M Arief Iskandar
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar