"Pelanggaran protokol kesehatan ditemukan di 35 kabupaten/kota. Tim kampanye belum memastikan protokol kesehatan selama kampanye," kata Anggota Bawaslu RI Mochammad Afifuddin saat Webinar Mappilu PWI bertema "Mewujudkan Pilkada Serentak 2020 yang Sehat dan Berbudaya" yang berlangsung Kamis.
Berdasarkan hasil evaluasi Bawaslu tersebut, 35 kabupaten/kota itu di antaranya Depok, Trenggalek, Mojokerto, Ketapang, Bontang, Supiori, Bulukumba, Makassar, dan Sorong Selatan.
Baca juga: Anggota DPR: Bawaslu harus tegakkan aturan kampanye
Baca juga: Bawaslu temukan pelanggaran kampanye "festival mancing" di Indramayu
Baca juga: Polda NTB petakan potensi pelanggaran kampanye daring Pilkada 2020
Dalam pengawasan yang dilakukan selama tiga hari itu, Afifuddin menyebutkan Bawaslu menemukan pelaksanaan kampanye di 582 titik di 187 kabupaten/kota.
Perinciannya, kata dia, pertemuan terbatas tatap muka sebanyak 250 kegiatan (43 persen), penyebaran bahan kampanye 128 kegiatan (22 persen), pemasangan alat peraga 99 kegiatan (17 persen), kampanye media sosial 64 kegiatan (11 persen), dan kampanye dalam jaringan 11 persen.
Dari data tersebut, Afifuddin menyampaikan sebenarnya bisa menjadi refleksi bahwa pertemuan tatap muka masih menjadi metode kampanye yang diandalkan pasangan calon atau tim kampanye paslon.
Padahal, kata dia, pilihan kampanye yang dilakukan dalam bentuk pertemuan langsung berpotensi sekali menyebarkan COVID-19 sehingga perlunya mematuhi protokol kesehatan.
"Hampir separuh metode kampanye dilakukan tatap muka. Ini membutuhkan betul peran semua pihak untuk memastikan pilkada yang sehat, berkualitas, dan berbudaya dengan mematuhi protokol kesehatan," katanya.
Hadir dalam diskusi itu Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD, Ketua Satgas Penanggulangan COVID-19 Doni Monardo, dan anggota KPU RI I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi.
Pewarta: Zuhdiar Laeis
Editor: M Arief Iskandar
Copyright © ANTARA 2020
