Wamen BUMN: Swasta miliki peran topang ekonomi

id BUMN,Swasta,APBN

Menko Perekonomian sekaligus Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Airlangga Hartarto (tengah) didampingi Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto (kedua kiri), Kepala BNPB Doni Monardo (kiri), Wakil Menteri BUMN Budi G Sadikin (kedua kanan) dan Wakapolri Komjen Pol Gatot Eddy Pramono (kanan) memberikan keterangan pers tentang penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (2/10/2020). Pemerintah telah menyusun rencana untuk pemberian vaksin COVID-19 yang ditargetkan mulai diterima pada kuartal IV-2020 hingga kuartal IV-2021 dengan kebutuhan vaksin akan mencapai 320 juta dosis hingga 370 juta dosis untuk diberikan kepada 160 juta penduduk Indonesia. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/wsj.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri BUMN I Budi Gunadi Sadikin menilai bahwa pihak swasta memiliki peran besar dalam menopang perekonomian nasional.

"Jadi di tengah COVID-19 ini, kita meningkatkan ekonomi akan sulit atau tidak mungkin kalau yang melakukan hanya pemerintah. Nah, pemerintah harus bisa mengajak, mengimbau, mendorong agar swasta berpartisipasi," ujar Budi Gunadi Sadikin dalam diskusi Lemhannas secara virtual di Jakarta, Selasa.

Saat ini, lanjut dia, kontribusi swasta terhadap perekonomian nasional sekitar 60-70 persen, dan sisanya oleh BUMN serta pemerintah.

Baca juga: Presiden ingin BUMN dan swasta dampingi korporasi petani-nelayan

Ia mengatakan upaya melibatkan swasta dapat dilakukan pemerintah melalui regulasi yang menarik.

Budi menceritakan jika pemerintahan sebelumnya, seperti zaman Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto APBN memiliki peran cukup besar dalam mendorong perekonomian nasional, saat ini swasta yang berperan lebih besar.

"Zaman dulu, Indonesia sebagian besar dipegang atau dipengaruhi oleh APBN negara, itu merupakan government spending, sehingga pada zaman dulu, pada zaman Bung Karno dan zamannya Pak Harto ingin menggerakkan ekonomi Indonesia,  tinggal suruh menteri-menterinya spending budget-nya, dan pastikan uangnya jalan, ekonomi pasti jalan," kata Budi.

Baca juga: Ekonom: Perlu upaya keras kembalikan ekonomi ke lima persen

Saat ini, lanjut dia, konteks mengenai perekonomian Indonesia juga sudah berbeda. PDB Indonesia saat ini mencapai 1 triliun dolar AS atau sekitar Rp 14.500 triliun, dan porsi APBN sebesar Rp2.400 triliun hanya berkontribusi sekitar 13 - 15 persen dari total ekonomi negara.

"Seberapa pun pemerintah mendorong spending, dampaknya terhadap perekonomian tidak akan sebesar saat zamannya Bung Karno dan Pak Harto. Konteks mengenai perekonomian Indonesia sekarang dan peran BUMN memang penting kita sadari," ujar Budi yang juga Ketua Satgas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional.

Menurut Budi, Kepala Negara memiliki dua instrumen untuk mendorong perekonomian Indonesia, yakni melalui anggaran Kementerian/Lembaga, dan BUMN.

"Dua pilar ekonomi Indonesia itu kurang lebih 30-35 persen dari total perekonomian nasional," katanya.


Pewarta : Zubi Mahrofi
Editor: Nusarina Yuliastuti
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar