New York (ANTARA News/Reuters) - Ketua Mejelis Umum PBB dari Libia termasuk di antara lebih dari 180 orang yang dilarang mengunjungi sebagian negara Eropa karena pertikaian diplomatik antara Libia dan Swiss, kata misi PBB Libia, Rabu waktu setempat.

Ali Abdussalam Treki, mantan menteri luar negeri Libia dan ketua Majelis Umum PBB sejak September tahun lalu, masuk dalam satu daftar warga-warga Libia yang menurut Tripoli dilarang memperoleh visa-visa apa yang disebut daerah Schengen.

Zona kunjungan yang dilarang itu meliputi 25 negara Eropa-- 22 anggota Uni Eropa plus Swiss, Eslandia dan Norwegia-- tempat gerakan orang-orang dijamin.

Libia menyerukan diakhirinya larangan visa terhadap orang yang masuk dalam daftar itu, yang diberikan kepada wartawan oleh misi PBBnya, dan kedua pihak akan menyelesaikan sengketa itu dalam pengadilan arbitrasi yang ditengahi sebuah negara netral.

"Kami bisa mencari satu solusi, tidak meningkatkan sengketa," kata Duta Besar Libia untuk PBB Abdurrahman Mohamed Shalgham kepada wartawan di misi negara itu. "Kami menginginkan satu penyelesaian."

Shalgham sendiri, serta Sekretaris OPEC dari Libia Abdullah Albadri , masuk dalam daftar itu. Seorang juru bicara misi Swiss menolak memberi komentar.

Libia mengatakan Swiss mulai memberlakukan larangan memberikan visa-visa Schengen kepada warga Libia Agustus 2009 dan kemudian mengeluarkan satu daftar nama orang yang dilarang memperoleh visa.

Sebuah surat kabar Libia memberitakan tentang daftar itu Februari, tetapi daftar lengkap nama-nama itu baru sekarang diperoleh.

Juru bicara Treki mengatakan ketua Majelis Umum "menekankan perlunya menyelesaikan sengketa ini dalam satu tatakrama yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip hukum internasional.

Hubungan Libia dengan Swiss tegang sejak pertengahan tahun 2008 dengan penangkapan seorang putra pemimpin Libia Muammar Gaddafi di sebuah hotel Jenewa atas tuduhan penganiayaan terhadap dua pembantu rumah tangganya.(*)

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2010