Ketua DPR hormati masyarakat jika ingin uji materi UU Cipta Kerja

id UU Cipta Kerja,Omnibus Law,Ketua DPR,Puan Maharani,Uji Materi,MK

Ketua DPR RI Puan Maharani. ANTARA/dokumentasi pribadi.

Jakarta (ANTARA) - Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan akan menghormati kelompok masyarakat jika ingin mengajukan uji materi (judicial review) Undang-Undang Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Namun, Puan menegaskan bahwa Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja, yang telah disahkan DPR RI pada 5 Oktober 2020 lalu itu, mengutamakan kepentingan nasional.

“Apabila Undang-Undang ini masih dirasakan oleh sebagian masyarakat belum sempurna, maka sebagai negara hukum terbuka ruang untuk dapat menyempurnakan Undang-Undang tersebut melalui mekanisme yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” kata Puan dalam pernyataan yang diterima di Jakarta, Senin (12/10/2020).

Perempuan pertama yang menjadi Ketua DPR RI itu memastikan DPR RI sudah memperjuangkan aspirasi masyarakat dalam pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja bersama pemerintah.

Baca juga: Bamsoet: Segera terbitkan PP untuk akhiri polemik UU Cipta Kerja

Puan mengatakan pembahasan lima RUU yang telah diselesaikan DPR RI di dalam masa persidangan I tahun sidang 2020-2021, semuanya dilakukan secara terbuka dan transparan.

“RUU Cipta Kerja telah dapat diselesaikan oleh Pemerintah dan DPR melalui pembahasan yang intensif dan dilakukan secara terbuka, cermat, dan mengutamakan kepentingan nasional, baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang,” ujarnya.

Melalui UU Cipta Kerja, kata Puan, ekosistem berusaha di Indonesia diharapkan dapat terbangun lebih baik dan kemajuan Indonesia dapat terwujud lebih cepat.

“Melalui fungsi pengawasan, DPR akan terus mengevaluasi saat UU tersebut dilaksanakan dan akan memastikan bahwa Undang-Undang tersebut dilaksanakan untuk kepentingan nasional dan kepentingan rakyat Indonesia,” pungkas Puan.

Baca juga: Anggota Komisi VI DPR sebut UU Cipta Kerja terobosan bagi investasi

Baca juga: Undip dorong kampus buka posko pengaduan UU Cipta Kerja

Baca juga: Pemerintah Kota Surakarta wadahi aspirasi terkait Cipta Kerja

Pewarta : Abdu Faisal
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar