Kadin harap kinerja para menteri dievaluasi

id menteri ,kabinet kerja,evaluasi menteri,indonesia maju,satu tahun jokowi ma'ruf,reshuffle

Dokumentasi. Presiden Jokowi didampingi Wapres Ma'ruf Amin memimpin sidang kabinet paripurna perdana yang dihadiri para menteri dan pejabat setingkat menteri tergabung dalam Kabinet Indonesia Maju di Istana Merdeka, Jakarta pada Kamis (24/10/2019). (ANTARA/Bayu Prasetyo)

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Jakarta Sarman Simanjorang berharap agar kinerja para menteri-menteri di Kabinet Kerja, terutama di bidang perekonomian dapat dievaluasi sebagai pertimbangan satu tahun Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ru Amin.

"Yang paling utama harapan kita, supaya Presiden juga mengevaluasi kinerja (menteri) kabinet yang selama ini tidak sesuai dengan harapan, terutama di bidang perekonomian," kata Sarman saat dihubungi Antara di Jakarta, Kamis.

Menurut Sarman, masalah ego sektoral antarkementerian/lembaga, maupun pemerintah provinsi masih terlihat, terutama pada pengambilan kebijakan menghadapi pandemi COVID-19.

Sarman yang juga Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) mengapresiasi Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin yang "cekatan" dalam merespons sinyal perlambatan ekonomi saat pandemi COVID-19 melanda Indonesia.

"Kami mengapresiasi Presiden dalam merespons berbagai kebijakan menghadapi COVID-19 ini dari stimulus, relaksasi, bantuan kepada UMKM, subsidi kepada pekerja, hingga bantuan sosial kepada masyarakat," kata Sarman.

Dengan berbagai bantuan, stimulus dan relaksasi kebijakan yang diberikan pemerintah, dinilai dapat menjaga daya beli masyarakat agar tidak terlalu jatuh pada masa pandemi.

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo telah menganggarkan Rp695,2 triliun di APBN 2020 untuk penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Jumlah itu sudah ditingkatkan dari pagu anggaran sebelumnya yang sebesar Ro405,1 triliun.

Selain itu, para pengusaha juga berharap agar Pemerintah dapat segera menyusun aturan turunan dari Undang-Undang (UU) Cipta Kerja di sisa akhir tahun 2020 ini.

"Segala peraturan turunannya ini kita harap dapat menciptakan iklim usaha dan investasi yang kondusi supaya gairah ekonomi semakin bagus, dan yang paling penting, pertumbuhan ekonomi di 2021 bisa kembali positif dan kita keluar dari resesi," kata dia.

Baca juga: HIPPI DKI Jakarta pahami perpanjangan PSBB
Baca juga: Hippi: Beri UMKM modal kerja yang syaratnya mudah dipenuhi

Pewarta : Mentari Dwi Gayati
Editor: Ahmad Wijaya
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar