Setiap tahapan pilkada didesain beradaptasi pandemi

id KPU Sleman,Pilkada Sleman 2020,Pilkada serentak 2020,Pandemi COVID-19 ,Kabupaten Sleman ,Sleman

Tiga paslon Bupati Sleman dan Wakil Bupati Sleman pada pengambilan undian nomor urut yang diselenggarakan KPU Kabupaten Sleman di Gedung Serbaguna Sleman. ANTARA/HO-KPU Sleman/am.

Sleman (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, menyatakan pihaknya mendesain setiap tahapan Pemilihan Bupati Sleman dan Wakil Bupati Sleman 2020 beradaptasi di tengah pandemi COVID-19.

"Kami berusaha maksimal dalam mempersiapkan penyelenggaraan pilkada ini sesuai dengan protokol kesehatan guna mencegah penyebaran dan munculnya klaster COVID-19," kata Ketua KPU Kabupaten Sleman Trapsi Haryadi pada Seminar Pengendalian Keamanan Lingkungan dengan tema "Pilkada Sleman di Tengah Pandemi: Tantangan & Solusi" di Sleman, Senin.

Trapsi Haryadi juga berharap kerja sama dari peserta pilkada dan pemilih untuk mematuhi semua aturan main.

"Semua ini demi kesuksesan penyelenggaraan Pilkada Sleman 2020," katanya.

Baca juga: 12 langkah KPU Sulawesi Tenggara cegah klaster baru Pilkada 2020

Sementara itu, peneliti perilaku politik dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta Dr. Mada Sukmajati  mengemukakan bahwa kondisi pandemi sangat berpengaruh pada pola perilaku politik masyarakat menghadapi Pilkada 2020.

"Rilis beberapa lembaga survei masih menunjukkan adanya rasa enggan masyarakat untuk datang ke TPS karena takut tertular COVID-19. Ini tentunya menjadi tugas bagi KPU, pemda, bahkan pasangan calon untuk meyakinkan pemilih bahwa proses pilkada menerapkan protokol kesehatan yang ketat," katanya.

Di lain pihak, kata dia, tim sukses masing-masing paslon dituntut untuk tidak hanya andalkan metode kampanye konvensional, tetapi harus memiliki inovasi dan kreativitas, terutama pada ranah platform digital tanpa mengabaikan rambu-rambu aturan.

Dalam seminar ini juga dipaparkan hasil analisis big data pemetaan pola perbincangan topik tentang penyelenggaraan pilkada di Indonesia yang dilakukan oleh Big Data Lab FISIPOL UGM.

"Berdasarkan hasil analisis ini, diketahui bahwa warganet cukup aktif memperbincangkan isu penundaan pilkada, terutama pada saat ormas keagamaan terbesar, yakni NU dan Muhammadiyah, mengeluarkan statement dan rekomendasi kepada pemerintah untuk menunda pelaksanaan pilkada," katanya.

Seminar yang diselenggarakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Sleman tersebut diikuti oleh Komunitas Intelijen Daerah, tim sukses pasangan calon, organisasi kepemudaan, dan warganet.

Baca juga: Ketua MPR minta peserta pilkada langgar protokol kesehatan ditindak

Pewarta : Victorianus Sat Pranyoto
Editor: D.Dj. Kliwantoro
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar