Pemerintah terbuka untuk kerja sama dengan Pfizer-BioNTech

id moeldoko,vaksin,covid-19

Pemerintah terbuka untuk kerja sama dengan Pfizer-BioNTech

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko (Dokumentasi KSP)

Jakarta (ANTARA) - Kepala Staf Presiden Moeldoko mengungkapkan pemerintah terbuka untuk bekerja sama dalam pengadaan vaksin COVID-19 dengan perusahaan farmasi asal Amerika Serikat, Pfizer dan mitra mereka dari Jerman, BioNTech.

"Tidak menutup kemungkinan tapi juga ada persoalan teknis yang dari sisi perlakuan terhadap vaksin itu," kata dia di kantornya di Jakarta, Kamis.

Sebelumnya diberitakan uji klinis vaksin COVID-19 buatan Pfizer dan BioNTech diklaim dapat mencegah infeksi COVID-19 hingga 90 persen. Inovasi Pfizer dan BioNTech tersebut masih harus dikaji oleh kelompok pakar independen dan disetujui Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Di Indonesia, belum ada temuan seberapa ampuh vaksin Sinovac dan Sinopharm yang dipesan dari perusahaan asal China, sedangkan uji klinis dijadwalkan selesai pada April 2021.

"Yang pasti orientasi pertama Sinovac dan Sinopharm. (Untuk Pfizer dan BioNTech, red.) itu untuk daerah-daerah seperti kita ini sepertinya akan menghadapi kesulitan karena jaring dinginnya (cold chain) itu, harus melalui suatu temperatur sehingga pada nantinya harus distribusi dari satu wilayah ke wilayah lain akan menghadapi masalah, persoalan teknisnya di situ," ungkap Moeldoko.

Pasalnya, vaksin COVID-19 buatan Pfizer-BioNTech tersebut menggunakan teknologi rekayasa genetik. Rekayasa genetik itu dilakukan dengan mengambil genom dari RNA virus yang membutuhkan tempat penyimpanan vaksin pada suhu -80 derajat Celcius.

Baca juga: DPR: Pengadaan vaksin COVID-19 agar bermitra dengan banyak negara

Di Indonesia masih sulit untuk menemukan penyimpanan yang bisa menjaga suhu hingga -80 derajat Celcius, bahkan "freezer" kulkas hanya -4 derajat Celcius.

"Tapi saya pikir ini sebuah kesempatan bagi pemerintah adalah semaksimal mungkin menyelamatkan masyarakatnya. Nanti persyaratan teknisnya akan dilihat seperti apa, apakah memungkinkan atau tidak," kata dia.

Selain itu, menurut Moeldoko, Lembaga Biologi Molekuler Eijkman juga sedang mengembangkan vaksin Merah Putih.

"Mungkin ada lagi pabrik vaksin di Indonesia, mungkin semuanya, akan pasti jadi pertimbangan. Pertimbangannya adalah efektivitas, yang kedua juga pertimbangan harga, mungkin pertimbangan teknis, persediaan dan lainnya," kata dia.

Pemerintah sudah meneken kesepakatan untuk pengadaan 143 juta dosis konsentrat vaksin yang dimulai November 2020 dengan Sinovac, kemudian Sinopharm dan CanSino masing-masing 65 juta dan 15 juta hingga 20 juta konsentrat vaksin.

Selain dengan China, Indonesia menjalin kerja sama vaksin dengan perusahaan teknologi G-24 asal Uni Emirat Arab (UAE) pertengahan Agustus dengan memasok 10 juta dosis vaksin melalui kerja sama dengan PT Kimia Farma.

Kemudian masih ada 100 juta dosis vaksin COVID-19 yang diproduksi AstraZeneca diharapkan dapat dilakukan pengiriman pertama pada kuartal kedua 2021.

Baca juga: Ketua MPR dorong pengadaan vaksin COVID-19 sesuai koridor ilmiah
Baca juga: Sri Mulyani: Pengadaan vaksin dilakukan secara aman dan efektif
Baca juga: RI berupaya penuhi kebutuhan vaksin lewat mekanisme multilateral

Pewarta : Desca Lidya Natalia
Editor: M. Hari Atmoko
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar