Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian Agung Hendriadi mengatakan, indeks ketahanan pangan nasional sempat turun menjadi 40,10, dari sebelumnya 44,10, dalam dua bulan pertama pandemi COVID-19.

"Ada kekagetan dari masyarakat yang mengurangi konsumsi pangan mereka. Namun, kemudian terjadi peningkatan indeks ketahanan pangan dari April sampai Agustus," kata Agung melalui siaran pers dari LOCALISE SDG's Indonesia yang diterima di Jakarta, Senin.

Baca juga: Produk makanan Indonesia ingin tembus pasar Jepang

Agung mengatakan pemerintah daerah berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan sejumlah pemangku kepentingan lain harus mengupayakan pemanfaatan pangan lokal secara masif.

Pemanfaatan pangan lokal bisa disesuaikan dengan kebudayaan pangan lokal daerah, misalnya ubi kayu, jagung, sagu, pisang, kentang, dan sorgum.

"Setiap provinsi terbiasa mengonsumsi komoditas karbohidrat nonberas tertentu. Kita perlu mendorong peningkatan produksi komoditas tersebut dan mengolahnya sehingga bisa dikonsumsi secara masif," tuturnya.

Baca juga: PBNU: berdayakan lahan tidur untuk pertanian

Menurut Agung, pemerintah tidak menafikan pandemi COVID-19 yang berkepanjangan dapat menimbulkan krisis pangan di Indonesia. Karena itu, sejumlah upaya telah dilakukan, misalnya program perluasan areal tanam baru.

Salah satu contoh program perluasan areal tanam baru adalah 165.000 hektare di Kalimantan Tengah yang bisa digunakan untuk menanam padi, jagung, bawang merah, dan cabai.

Sekretaris Jenderal Persatuan Pemerintah Kota dan Daerah Asia Pasifik (UCLG ASPAC) Bernadia Irawati Tjandradewi mengatakan penyaluran pangan yang belum merata di Indonesia bisa menjadi permasalahan yang lain.

Baca juga: Anomali Cuaca Ancam Ketahanan Pangan DIY

"Distribusi pangan yang belum merata di Indonesia dikhawatirkan menyebabkan kelebihan dan kekurangan komoditas pangan di sejumlah daerah yang terdampak secara logistik akibat pandemi maupun perubahan iklim," katanya.

Menurut Bernadia, krisis pangan di Indonesia maupun dunia bisa terjadi tidak hanya karena pandemi COVID-19, tetapi juga karena perubahan iklim global.

"Sistem logistik pangan dan rantai pasok pangan yang terganggu bisa menyebabkan masyarakat kehilangan akses pangan," tuturnya.

Baca juga: PT Berdikari gandeng Tanijoy wujudkan ketahanan pangan nasional

LOCALISE SDG's adalah sebuah program kolaborasi antara UCLG ASPAC bersama Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) yang didanai Uni Eropa. Tujuan program tersebut adalah peningkatan kapasitas pemerintah daerah untuk melaksanakan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's) di 16 provinsi dan 14 kota di Indonesia. (T.D018)

Pewarta: Dewanto Samodro
Editor: Tunggul Susilo
Copyright © ANTARA 2020