Polda Sulsel tunda penyelidikan dugaan pencemaran nama baik JK

id Kapolda Sulsel, Irjen Pol Merdysam, kasus pencemaran, nama baik, Jusuf Kalla, mantan Wapres, rekaman suara beredar, calon wali kota, Makassar, Moh Ram

Polda Sulsel tunda penyelidikan dugaan pencemaran nama baik JK

Kapolda Sulsel, Irjen Pol Merdysam. ANTARA/Harianto.

Makassar (ANTARA) - Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Selatan akhirnya menunda proses penyelidikan kasus dugaan pencemaran nama baik mantan Wakil Presiden HM Jusuf Kalla atas rekaman video dan suara diduga mirip dengan suara calon Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto.

"Progresnya kita tunda dulu hingga selesai Pilkada, karena ini murni masalah pidana, dan tidak boleh dikaitkan dengan politik. Hal ini sesuai dengan TR arahan bapak Kapolri," kata Kapolda Sulsel, Irjen Pol Merdysam, Minggu.

Baca juga: Keluarga JK laporkan Danny Pomanto dugaan pencemaran nama baik

Dalam keterangan tertulisnya diterima, Kapolda menjelaskan, untuk progresnya mengingat ini masih dalam tahapan Pilkada, dan yang dilaporkan tersebut merupakan calon peserta Pilkada maka proses sidiknya tidak dikaitkan politik, sehingga ditunda.

Ia mempertegas pernyataan itu dengan dasar penyampaikan arahan Kapolri yang tertuang dalam surat telegram nomor ST/2544/VIII/RES.1.24./2020 tertanggal 31 Agustus 2020.

Surat telegram tersebut menyebut pihak Polri menunda semua proses hukum, baik penyelidikan maupun penyidikan terhadap bakal calon atau calon peserta Pilkada Serentak 2020 yang diduga melakukan tindak pidana.

Selain itu, Kapolri Jenderal (Pol) Idham Azis juga memerintahkan jajarannya tidak memanggil maupun melakukan upaya hukum lain yang dapat dipersepsikan sebagai bentuk dukungan terhadap salah satu calon.

Instruksi tersebut dibuat untuk mewujudkan profesionalitas dan netralitas polisi, menghindari konflik kepentingan, serta mencegah Polri dimanfaatkan untuk kepentingan politik tertentu.

Proses hukum tersebut, kata dia, akan dilanjutkan setelah tahapan pilkada selesai atau setelah pengucapan sumpah. Akan tetapi, penundaan proses hukum tidak berlaku untuk dugaan tindak pidana pemilihan, tertangkap tangan melakukan tindak pidana yang mengancam keamanan negara, serta tindak pidana dengan ancaman hukuman mati atau seumur hidup.

Sebelumnya, perkara dugaan pencemaran nama baik mantan Wakil Presiden RI ke 10 dan 12, HM Jusuf Kalla melalui rekaman video dan suara mirip Danny Pomanto yang viral dimedia sosial dilaporkan putranya Solihin Kalla melalui penasehat hukum keluarga yakni Yusuf Gunco di kantor Polda Sulsel pada Sabtu (5/12/2020).

Pelaporan tersebut terkait isi rekaman yang diduga menuding dan mengaitkan JK sebagai dalang penangkapan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu lalu.

Baca juga: KPK perlu klarifikasi Danny Pomanto soal tudingan JK otak OTT Edhy

Pewarta : M Darwin Fatir
Editor: Tasrief Tarmizi
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar