Petani di seluruh India protes terhadap UU liberalisasi pasar

id petani india,undang-undang liberalisasi pasar,protes petani india,narendra modi,perdana menteri india

Petani di seluruh India  protes terhadap UU liberalisasi pasar

Para petani menyimak ke pengeras suara saat protes atas rancangan undang-undang pertanian yang baru diloloskan di perbatasan Singhu di dekat Delhi, India, Sabtu (5/12/2020). ANTARA FOTO/REUTERS/Adnan Abidi/foc/cfo

New Delhi/Mumbai (ANTARA) - Para petani pada Selasa melakukan  protes yang menyebar di seluruh India untuk menentang undang-undang baru yang meliberalisasi pasar pertanian.

Protes oleh para petani merebak karena sejumlah organisasi pertanian menyerukan pemogokan nasional setelah pembicaraan yang tidak membuahkan hasil dengan pemerintah Perdana Menteri Narendra Modi.

Di negara-negara bagian timur dan barat India, para petani memblokir jalan dan berjongkok di rel kereta api. Aksi itu telah menunda perjalanan gerombolan orang untuk bekerja dan menghambat distribusi produk yang mudah rusak mencapai pasar.

Baca juga: Perjanjian perdagangan bebas dapat permudah akses UMKM ke pasar Kanada
Baca juga: DKI Jakarta-Kedubes Kanada luncurkan program pasar bebas plastik


Para petani dari negara bagian utara India, Punjab dan Haryana, yang bertetangga dengan New Delhi, telah berada di garis depan  protes sejak bulan lalu, dan telah mendirikan kamp-kamp protes di dalam dan sekitar ibu kota.

"Kami tidak akan mengizinkan pemerintah mengubah aturan karena mereka ingin merugikan pendapatan petani dengan mengisi kantong perusahaan besar," kata Gurwinder Singh, seorang petani berusia 66 tahun dari Punjab -- negara bagian yang dikenal sebagai mangkuk makanan India.

Perubahan undang-undang yang diberlakukan pada September telah melonggarkan aturan seputar penjualan, penetapan harga dan penyimpanan hasil pertanian yang telah melindungi para petani dari pasar bebas yang tidak terkekang selama beberapa dekade.

Yakin akan harga dasar, sebagian besar petani saat ini menjual sebagian besar produk mereka di pasar grosir yang dikendalikan pemerintah, yang dikenal sebagai mandis.

Partai Bharatiya Janata (BJP) yang berkuasa mengatakan perubahan undang-undang itu tidak akan merugikan pendapatan petani. Pembicaraan lebih lanjut antara pemerintah dan organisasi petani dijadwalkan pada Rabu (9/12).

Sementara itu, media sosial telah memicu rasa simpati untuk para petani di antara diaspora India di luar negeri. Selama beberapa hari terakhir, ribuan orang melakukan protes untuk mendukung para petani India di luar kedutaan India di pusat kota London.

Di tengah pandemi virus corona, tempat-tempat protes di sekitar New Delhi telah berubah menjadi kamp, di mana sejumlah keluarga memasak dan tidur di tempat terbuka, sementara organisasi keagamaan Sikh memberi mereka masker, air, dan makanan.

Setidaknya 20 partai oposisi regional dan nasional mendukung seruan  mogok petani tersebut.

"Ini akan menjadi mimpi buruk jika ada kerusuhan serius selama pandemi," kata seorang birokrat senior kementerian dalam negeri India yang mengawasi keamanan kepada Reuters.

Birokrat senior yang tidak mau disebut namanya itu memperingatkan bahwa polisi telah diberi wewenang untuk menggunakan meriam air atau gas air mata untuk membubarkan tempat-tempat protes yang terlalu ramai.

Sumber: Reuters

Baca juga: Paus Fransiskus kritik pasar bebas gagal sejahterakan masyarakat
Baca juga: China dan Kamboja teken perjanjian pasar bebas
 

Pewarta : Yuni Arisandy Sinaga
Editor: Mulyo Sunyoto
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar