Wapres: Indeks e-government Indonesia masih rendah di ASEAN

id Wapres,Ma'ruf Amin,e-government,SPBE,reformasi birokrasi,aa

Wapres: Indeks e-government Indonesia masih rendah di ASEAN

Wakil Presiden Ma'ruf Amin memberikan arahan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepegawaian Tahun 2020 yang diselenggarakan secara daring dari Jakarta, Kamis (17/12/2020). ANTARA/HO-KIP Setwapres/aa.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyayangkan implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) atau e-government Indonesia masih rendah dibandingkan negara-negara di kawasan Asia Tenggara (ASEAN).

“Indonesia menempati peringkat ke-88 dari 193 negara. Harus kita akui bahwa posisi ini masih tertinggal dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya,” kata Wapres saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepegawaian Tahun 2020 yang diselenggarakan Badan Kepegawaian Negara (BKN) secara daring, Kamis.

Peringkat tersebut diperoleh dalam survei pemerintahan elektronik (e-government) yang dirilis Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Tahun 2020, yakni e-Government Development Index atau EDGI.

Baca juga: Wapres: "Mindset" ASN harus diubah dalam digitalisasi pelayanan publik

Wapres mengatakan standar penilaian yang dilakukan PBB tersebut harus dijadikan acuan bagi penyelenggara pemerintahan di Indonesia untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, sehingga dapat bersaing dengan negara lain.

“Berangkat dari hal tersebut, kita harus mampu mengidentifikasi dan memetakan dengan tepat apa yang menjadi kekurangan, dan potensi apa yang harus dikembangkan untuk mengejar ketertinggalan tersebut,” tegasnya.

Berbagai upaya untuk mengejar ketertinggalan tersebut, kata Wapres, ialah dengan melakukan percepatan pembangunan infrastruktur digital; penyusunan regulasi, pedoman dan standar teknis pemerintahan digital; serta peningkatan kompetensi dan kecakapan ASN dalam mengoperasikan layanan e-government.

Peningkatan kualitas SDM menjadi kunci penting dalam perwujudan transformasi digital, sehingga ASN di Indonesia harus dapat meningkatkan kemampuan literasi digitalnya dalam memberikan pelayanan publik.

“Salah satu kunci penting dalam transformasi digital adalah kesiapan SDM, baik dari aspek pengetahuan, keahlian, maupun budaya kerja,” ujarnya.

EDGI, yang diterbitkan oleh Departemen Urusan Ekonomi dan Sosial PBB, mencatat tingkatan adopsi dan implementasi e-government yang dilakukan oleh berbagai negara. Survei tersebut disiapkan selama dua tahun untuk melihat bagaimana pemerintahan digital dapat memfasilitasi kebijakan dan layanan terintegrasi di 193 negara anggota PBB.

Dari 193 negara PBB yang mendapatkan penilaian EDGI Tahun 2020, peringkat pertama dengan e-government terbaik diraih oleh Denmark; kemudian diikuti oleh Korea Selatan, Estonia, Finlandia, Australia, Swedia, Inggris, Selandia Baru, Amerika, Belanda, Singapura, Islandia, Norwegia dan Jepang.

Sementara di kawasan ASEAN, implementasi SPBE terbaik diraih oleh Singapura (peringkat ke-11), Malaysia (ke-47), Thailand (ke-57), Brunei Darussalam (ke-60), Filipina (ke-77), Vietnam (ke-86), Indonesia (ke-88), Kamboja (ke-124), Myanmar (ke-146) dan Laos (ke-167).

Baca juga: Wapres: "Digital governance" solusi optimalkan pelayanan publik
Baca juga: Wapres susun sistem baru untuk pembangunan Papua dan Papua Barat


Pewarta : Fransiska Ninditya
Editor: Tasrief Tarmizi
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar