Sepekan, mulai jabatan Mensos hingga Mahfud soal kerumunan massa HRS

id MAHFUD MD,RIZIEQ SHIHAB,HERMAN ASARIBAB,TRI RISMAHARINI,BAWASLU,TITO KARNAVIAN

Sepekan, mulai jabatan Mensos hingga Mahfud soal kerumunan massa HRS

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Moh. Mahfud MD menegaskan bahwa Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) dibutuhkan, mengingat semangat untuk korup masih selalu ada, Jakarta. ANTARA/HO-Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Kelembagaan Kemenko Polhukam RI/pri.

Jakarta (ANTARA) - Selama sepekan (14-19 Desember), berbagai peristiwa politik telah diberitakan Kantor Berita Antara mulai jabatan Menteri Sosial (Mensos) hingga Menkopolhukam Mahfud MD soal kerumunan massa pendukung Habib Rizieq Shihab (HRS).

Berikut rangkuman berita politik selama sepekan yang layak disimak pagi ini.

1. Bawaslu rekomendasikan 103 TPS pemungutan suara ulang

Badan Pengawas Pemilihan Umum merekomendasikan sebanyak 103 tempat pemungutan suara (TPS) Pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak 2020 agar menggelar pemungutan suara ulang.

Selengkapnya di sini

2. Risma: Soal tawaran jabatan Mensos terserah Bu Megawati

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menyatakan soal adanya kabar dirinya mendapat tawaran jabatan Menteri Sosial (Mensos) dari Presiden Joko Widodo, dirinya menyerahkan sepenuhnya keputusan terkait hal itu kepada Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.

Selengkapnya di sini

3. Wakasad Letjen Herman Asaribab wafat di RSPAD

Wakil Kepala Staf Angkatan Darat (Wakasad) Letjen TNI Herman Asaribab wafat di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto, pada Senin siang.

Selengkapnya di sini

4. Mahfud siap bertanggung jawab atas kasus kerumunan massa Rizieq

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menjawab permintaan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil untuk bertanggung jawab terkait dengan kerumunan massa pendukung Habib Rizieq Shihab (HRS).

Selengkapnya di sini

5. Mendagri: Demo tidak dilarang tapi dibatasi jumlah massa-nya 50 orang

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian ingin aksi penyampaian pendapat di muka umum atau demonstrasi tidak dilarang, tetapi dibatasi jumlah massanya menjadi maksimal 50 orang.

Selengkapnya di sini
 

Pewarta : Benardy Ferdiansyah
Editor: M Arief Iskandar
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar