Anggota DPR harapkan pemerintah jangan tergesa adopsi teknologi 5G

id teknologi 5g,infrastruktur telekomunikasi,regulasi

Anggota DPR harapkan pemerintah jangan tergesa adopsi teknologi 5G

Ilustrasi - Pemanfaatan teknologi 5G. ANTARA/Nokia.

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi I DPR RI Sukamta mengutarakan harapannya agar pemerintah jangan terburu-buru mengadopsi teknologi jaringan 5G sehingga ke depannya Indonesia tidak hanya menjadi pasar bagi pelaku operator telekomunikasi dari sejumlah negara asing.

"Ekonomi 5G ini sangat besar. Indonesia juga sangat berpotensi bagi pengembangan 5G. Tapi dengan kondisi sekarang, Indonesia bisa-bisa hanya jadi pasar saja," kata Sukamta dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu.

Menurut Sukamta, saat ini pihak yang menggambil keuntungan dari kue besar dari pengembangan teknologi 5G hanya terletak di sejumlah negara yaitu Amerika Serikat, China, Perancis, Jerman, Korea Selatan, Jepang, dan Inggris.

Wakil Ketua Fraksi PKS ini menjelaskan bahwa yang perlu dipersiapkan dengan baik terlebih dahulu, yaitu infrastruktur dan ekosistem 5G, karena tingkat penetrasi internet dinilai belum merata di seluruh pelosok Indonesia.

Masih ada daerah-daerah, lanjutnya, yang hanya bisa menangkap sinyal 2G, bahkan masih ada daerah yang tidak ada sinyal sama sekali.

Selain itu, ujar dia, hal lain yang perlu dipersiapkan misalnya frekuensi, persiapan regulasi terkait, penyesuaian terhadap seluruh regulasi terdampak, dan seterusnya.

"Kita berharap semuanya dipersiapkan, termasuk ekosistem tadi. Percuma kalau infrastruktur dan teknologinya ready, tapi dari sisi penggunanya belum siap. Musti cermat ini perencanaannya karena biaya untuk 5G tidaklah kecil," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate mengatakan bahwa terdapat sejumlah hal yang perlu didorong untuk menghadirkan dan mengakselerasikan jaringan 5G di Indonesia, mulai dari infrastruktur, spektrum frekuensi, hingga kebijakan terkait.

"Pemerintah Indonesia telah menginisiasi beberapa kebijakan dan tindakan afirmatif untuk mendorong percepatan pengenalan 5G di Indonesia," kata Menteri Johnny dalam International Virtual Conference: Indonesia 5G Roadmap & Digital Transformation, dari Jakarta, Kamis (10/12).

Menurut Menkominfo, saat ini digitalisasi dan konektivitas sudah memiliki pengaruh besar dalam meningkatkan kesetaraan peluang, akses dan inklusi, dan 5G akan mempercepatnya.

Saat ini, pemerintah telah membangun lebih dari 348 ribu kilometer kabel serat optik darat dan bawah laut. Termasuk lebih dari 12 ribu kilometer Jaringan Tulang Punggung Serat Optik Nasional Palapa Ring BAKTI Kominfo.

Ada juga pembangunan 500 ribu base transceiver station (BTS) dan memanfaatkan sembilan satelit untuk memenuhi kebutuhan domestik akan konektivitas yang memadai.

Selain itu, ada pula rencana meluncurkan High-Throughput Satellite 150 Gbps SATRIA-1 yang dijadwalkan pada kuartal ketiga tahun 2023.

Baca juga: Kominfo manfaatkan frekuensi migrasi tv digital untuk 5G mulai Q3 2021
Baca juga: Ibu kota negara jadi kandidat penerapan 5G di Indonesia

Pewarta : M Razi Rahman
Editor: Ahmad Wijaya
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar