Anggota DPR ingatkan BPOM tidak terbebani target penyuntikan vaksin

id Kurniasih mufidayati, pks, vaksin, dpr, dpr ri, anggota dpr kurniasih mufidayati

Anggota DPR ingatkan BPOM tidak terbebani target penyuntikan vaksin

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Kurniasih Mufidayati (HO-Dok Humas PKS)

Jakarta (ANTARA) - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Kurniasih Mufidayati mengingatkan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) tidak terbebani dengan target penyuntikan vaksin dalam melakukan kajian atas izin edar penggunaan atau emergency use authorization (EUA) vaksin COVID-19.

"Batasnya bukan waktu, maksudnya harus diizinkan pada tanggal segini atau segitu. Tapi, batasnya adalah ketuntasan hasil uji klinis tentang efektifitas dan efikasi dari virus tersebut," papar Mufida dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Menurut politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, lebih baik dlakukan kajian yang mendalam dengan segala plus minusnya, dari pada terburu-buru menyetujui keluarnya izin edar tapi ternyata sebetulnya hasilnya belum memadai untuk dikeluarkan izin tersebut.

Baca juga: Vaksinasi Presiden satu-dua hari setelah izin BPOM keluar

"BPOM tidak perlu terbebani harus keluarkan izin pada tanggal tertentu," kata anggota Komisi IX DPR RI itu.

Pemerintah secara resmi telah mengirimkan vaksin COVID-19 buatan Sinovac ke beberapa daerah meskipun hingga saat ini vaksin tersebut belum mendapatkan izin edar dari BPOM.

Mufida mendukung BPOM bahwa vaksin sinovac tersebut belum boleh disuntikkan kepada masyarakat meski sudah terdistribusi ke daerah.

Seiring pendistribusian itu, vaksinasi ditargetkan dimulai pada pertengahan Januari 2020 atau pekan depan, demikian pula sejumlah pemerintah daerah.

Baca juga: MUI: Fatwa Sinovac terbit sebelum Presiden Jokowi divaksinasi

Wakil Ketua Fraksi PKS DPR tersebut meminta BPOM tidak terbebani dengan keharusan mengeluarkan izin pada tanggal tertentu, sebab batasan yang dimiliki BPOM adalah kelayakan edar dan keamanan.

"Target BPOM adalah keamanan, efikasi dan mutu dari vaksin. Pemerintah harus menjamin semua vaksin yg beredar telah memenuhi standar kelayakan dan mendapatkan izin untuk dapat diedarkan dan juga halal," tegas Anggota DPR RI dari Dapil Jakarta Pusat, Jakarta Selatan dan Luar Negeri ini.

Mufida menegaskan BPOM harus dijauhkan dari tekanan dari pihak manapun agar dapat bekerja dengan sebaik-baiknya.

"Karena itu, kami mendukung penuh BPOM untuk bekerja sesuai dengan standar dan prosedur ilmiah yang selama ini menjadi ciri khas BPOM," tutup Mufida.

Baca juga: Presiden Jokowi dijadwalkan jalani vaksinasi COVID-19 pada 13 Januari

Pewarta : Zuhdiar Laeis
Editor: Joko Susilo
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Komentar