Kupang (ANTARA) - Gubernur Nusa Tenggara Timur Viktor Bungtilu Laiskodat meminta pemerintah daerah (pemda) di 22 kabupaten/kota se-NTT agar membentuk satuan tugas (satgas) untuk menangani masalah lahan yang menghambat pembangunan di provinsi berbasiskan kepulauan itu.

"Satuan tugas ini melibatkan pihak Badan Pertanahan Nasional dan unsur Forkopimda di masing-masing daerah untuk berkolaborasi mengatasi berbagai persoalan lahan yang menghambat pembangunan dan investasi," katanya dalam keterangan yang diterima di Kupang, Kamis.

Ia mengatakan pemerintahaannya saat tengah berupaya meningkatkan pembangunan pada berbagai sektor dalam mewujudkan visi "NTT Bangkit NTT Sejahtera".

Baca juga: Kemenko: Hasil uji coba produksi garam tanpa lahan keluar akhir 2020
Baca juga: Kemenko Maritim sebut kebutuhan garam 4,5 juta ton tahun ini
Baca juga: Pengamat ungkap keabsahan lahan hambat pengembangan garam di NTT


Ia mencontohkan salah satunya di sektor kelautan dan perikanan berupa pengembangan garam yang sangat potensial di NTT dengan kualitas kadar NaCl mencapai hingga 96 persen.

Gubernur Viktor menyebutkan sejumlah kabupaten potensial penghasil garam seperti di Kabupaten Kupang, Sabu Raijua, Lembata, Nagekeo, dan Malaka dan yang sudah terlihat geliat produksinya yaitu di Kabupaten Kupang dan Kabupaten Malaka.

Untuk itu pada daerah yang pembangunannya masih terhambat persoalan lahan, Gubernur Viktor meminta agar ditangani pemerintah setempat dengan membentuk satuan tugas.

Sebelumnya Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT I Nyoman Ariawan Atmadja juga mengemukakan persoalan lahan yang menghambat terwujudnya investasi untuk mengoptimalkan potensi garam di NTT.

"Beberapa lahan potensial pengembangan garam di NTT hingga kini belum memiliki status clear and clean,"

Ia mengatakan beberapa perusahaan telah berinvestasi di lahan ekstensifikasi ladang garam khususnya di lahan hak pengelolaan Pemerintah Provinsi NTT di Teluk Kupang seluas 1.694 hektare.

Namun pada beberapa tempat lainnya masih terkendala persoalan lahan yang menjadi penghambat investasi garam di NTT.

"Hambatan ini yang harus diselesaikan, di samping itu ketersediaan infrastruktur pendukung usaha seperti jalan, listrik, pelabuhan, dan irigasi juga perlu diupayakan untuk menarik minta pengembangan garam di NTT," katanya.

Pewarta: Aloysius Lewokeda
Editor: M Arief Iskandar
Copyright © ANTARA 2021