Budayawan Jatim tanggapi pemberlakuan PPKM di Surabaya

id budayawan jatim,lesbumi jatim,PPKM Surabaya,COVID-19

Budayawan Jatim tanggapi pemberlakuan PPKM di Surabaya

Budayawan Jatim sekaligus sekaligus Ketua Lembaga Seni Budaya Muslimin Indonesia (Lesbumi) Nonot S. Mono (FOTO ANTARA/HO-Lesbumi Jatim)

Surabaya (ANTARA) - Budayawan Jatim sekaligus Ketua Lembaga Seni Budaya Muslimin Indonesia (Lesbumi) Jatim Nonot S. Mono menanggapi kebijakan Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Kota Surabaya, Jatim, pada 11-25 Januari 2021.

"Betapa pun beratnya upaya pencegahan terhadap menjalarnya COVID-19, tetap harus dicegah sampai titik darah penghabisan, kesehatan masyarakat wajib diperjuangkan," kata Nonot di Surabaya, Jumat.

Menurut dia, dampak virus ini menyangkut sendi-sendi budaya, sosial, ekonomi, politik, dan kehidupan lainnya dalam bermasyarakat.

Selain itu, kata dia, dengan adanya pandemi ini daya hidup masyarakat semakin miris, lumpuh, phobia masyarakat terhadap COVID-19 semakin kritis.

Untuk itu, Nonot berharap persoalan di tengah pandemi ini tidak ditambahi dengan adanya keputusan yang sepihak. Artinya, Pemerintah Pusat telah memutuskan pemberlakuan PPKM untuk wilayah Jawa dan Bali, sehingga kepala daerah, khususnya di Kota Surabaya harus mendukung.

Baca juga: Plt Wali Kota usulkan Surabaya tidak diberlakukan PSBB

Baca juga: Epidemiolog: Patuhi prokes meski vaksin akan dijalankan


"Saya yakin kemampuan pemerintah sangat terbatas memberikan bantuan sembako, bantuan langsung tunai dan sejenisnya," katanya.

Untuk itu, ia menyarankan Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Surabaya Whisnu Sakti Buana agar mengutamakan keselamatan warganya dibanding mempertahankan ego dengan mengusulkan tidak diterapkannya PPKM di Surabaya.

Ia menyayangkan sikap Plt Wali Kota Surabaya yang sebelumnya mengusulkan agar PPKM tidak diberlakukan di Surabaya menyusul angka kasus COVID-19 di Surabaya turun.

"Menurut saya kok lebih mengutamakan ego daripada keselamatan warga. Saya yakin dia tidak koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait. Mohon kepada Pak Whisnu meninjau kembali keputusannya," katanya.

Baca juga: Unair batasi aktivitas di kampus dua pekan cegah COVID-19

Baca juga: Pemkot Surabaya diminta sosialisasi dan edukasi vaksinasi COVID-19


Whisnu Sakti Buana sebelumnya mengatakan pihaknya keberatan adanya PPKM karena beberapa hari ini ada penurunan angka kasus, setelah terjadi kenaikan kasus di momen liburan Natal dan Tahun Baru.

"Sementara di wilayah Jatim ada empat kabupaten/kota yang zona merah tidak diterapkan PPKM, saya protes," kata Whisnu.

Pewarta : Abdul Hakim
Editor: Endang Sukarelawati
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Komentar