Megawati: RI harus miliki data tunggal yang digunakan semua K/L-Pemda

id Megawati Soekarnoputri,PDI Perjuangan,hut pdip, hut ke-48 pdip

Megawati: RI harus miliki data tunggal yang digunakan semua K/L-Pemda

Tangkapan layar - Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri saat menyampaikan pidato politiknya di acara Peringatan HUT Ke-48 PDIP yang digelar secara virtual, di Jakarta, Minggu (10-1-2021). (ANTARA/HO-PDIP)

Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengatakan sudah saatnya Indonesia memiliki sistem data tunggal yang menjadi acuan seluruh kementerian, lembaga (K/L) hingga pemerintah daerah untuk merumuskan kebijakan, dan pendataan itu harus dimulai dari desa.

“Sudah saatnya Indonesia memiliki data tunggal yang digunakan oleh seluruh kementerian dan lembaga negara sampai tingkat Pemda. Sekali lagi pendataan tersebut harus dimulai dari desa, dengan melibatkan partisipasi warga, untuk menggambarkan secara nyata kondisi dan kebutuhan rakyat yang sesungguhnya,” kata Megawati secara virtual dalam peringatan HUT Ke-48 PDI Perjuangan, di Jakarta, Minggu.

Data tunggal tersebut, ujar Megawati, dapat digunakan sebagai basis kebijakan yang tepat sasaran, transparan dan akuntabel. Pemerintah juga, ujar dia, harus melibatkan peneliti dan akademisi dalam merumuskan kebijakan pembangunan untuk mencapai hasil yang maksimal.

Baca juga: Jokowi ajak PDIP ikut ambil bagian dalam 100 tahun RI

Baca juga: Megawati kritisi visi dan misi calon kepala daerah tak seragam

“Dengan data itu, tepat sasaran, transparan dan akuntabel hanya apabila program tersebut berbasis pada data, hasil riset nasional yang dapat dipertanggungjawabkan secara ideologis, etis dan ilmiah,” ujarnya.

Megawati mencontohkan ketika Presiden pertama Indonesia yang juga Ayahnya, Soekarno, membangun kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta. Bung Karno, sapaan Soekarno, saat itu, memanggil sekitar 600 insinyur dari berbagai perguruan tinggi untuk membantu membangun GBK.

“Kita punya banyak putra-putri bangsa yang bisa diandalkan untuk kepentingan dan kemajuan nasional, termasuk soal sistem pendataan nasional,” ujar Presiden ke-5 Indonesia itu.

Pendataan nasional, kata Megawati, juga harus melibatkan seluruh masyarakat desa. Menurut dia, desa merupakan benteng pertahanan negara. Kebijakan dan program pembangunan harus menitikberatkan pada pemberdayaan desa.

"Saya senang ada dana desa, tapi perlu di-update terus, perlu dicarikan apa yang dapat bisa tepat sasaran dengan dana desa yang ada ini sehingga partai kita berupaya. Saya meminta sampai tingkat akar ranting untuk bergerak lihat keadaan desa,” ucap dia.

Baca juga: Megawati: Kemenangan elektoral tak berarti tanpa perjuangkan rakyat

Baca juga: HUT PDIP, Megawati resmikan Gerakan Bersihkan Sungai


Pewarta : Indra Arief Pribadi
Editor: Chandra Hamdani Noor
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Komentar