Puan: DPR segera tetapkan Prolegnas Prioritas 2021

id DPR RI,Puan Maharani,Prolegnas Prioritas 2021

Puan: DPR segera tetapkan Prolegnas Prioritas 2021

Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan pidato Pembukaan Masa Sidang III Tahun Sidang 2020-2021 di Rapat Paripurna DPR, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin. (Biro Pemberitaan DPR)

Jakarta (ANTARA) - Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan fungsi legislasi DPR RI pada Masa Persidangan III Tahun Sidang 2020-2021 akan terlebih dahulu segera menetapkan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2021.

"Penetapan Prolegnas Prioritas ini penting fungsinya sebagai skala prioritas pada tahapan penyusunan dan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) pada Pembicaraan Tingkat I," kata Puan dalam pidato Pembukaan Masa Sidang III di Rapat Paripurna DPR, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.

Menurut dia, penetapan daftar RUU tersebut merupakan bagian dari pemenuhan kebutuhan hukum nasional yang dinilai dapat mempercepat terwujudnya tujuan bernegara.

Baca juga: Rapat Paripurna DPR dihadiri 384 anggota

Baca juga: DPR gelar Rapat Paripurna pembukaan Masa Sidang III


Puan menilai, pelaksanaan fungsi legislasi DPR selalu menjadi perhatian rakyat Indonesia dalam menilai kinerja lembaga tersebut sehingga diperlukan komitmen tinggi dalam menyelesaikannya.

"Karena itu diperlukan komitmen yang tinggi dari kita semua dalam merancang dan menetapkan RUU prioritas tahun 2021, serta menyelesaikan sejumlah RUU pembahasan tingkat I yang sedang berlangsung," ujarnya.

Dia menjelaskan, selain penetapan Prolegnas Prioritas Tahun 2021, DPR pada masa persidangan ini akan membahas sejumlah RUU bersama Pemerintah.

Menurut dia ada empat RUU yang akan dibahas DPR bersama pemerintah yaitu RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia.

RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua; dan RUU tentang Pengesahan Comprehensive Economic Partnership Agreement between the Republic of Indonesia and the EFTA States (Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Republik Indonesia dengan Negara-Negara EFTA).

Dalam Rapat Paripurna tersebut dihadiri sebanyak 384 anggota DPR, terdiri dari 73 hadir fisik dan 310 virtual.

Rapat Paripurna tersebut dihadiri secara fisik empat pimpinan DPR RI yaitu Ketua DPR RI Puan Maharani, para Wakil Ketua DPR RI yaitu Azis Syamsuddin, Rachmat Gobel, dan Sufmi Dasco Ahmad.

Baca juga: Puan: Negara tidak bisa berpasrah diri hadapi pandemi

Baca juga: Ketua DPR berduka jatuhnya pesawat Sriwijaya

Baca juga: DPR dukung pemerintah tidak buka hubungan diplomatik dengan Israel


Pewarta : Imam Budilaksono
Editor: Nurul Hayat
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Komentar