Saatnya menitikberatkan arah kebijakan untuk membangun SDM kelautan

id sdm kemaritiman,sektor kelautan perikanan,budaya bahari,kkp

Saatnya menitikberatkan arah kebijakan untuk membangun SDM kelautan

Ilustrasi - Seorang nelayan memperbaiki perahunya di pesisir pantai. ANTARA FOTO/Adwit B Pramono/wsj.

Jakarta (ANTARA) - Apa kesamaan antara Sriwijaya dan Majapahit, yang merupakan dua kerajaan besar dalam sejarah kemaritiman Nusantara?

Keduanya sama-sama kerajaan yang menguasai budaya maritim dengan kuat sehingga gema dari kuasa mereka terdengar hingga ke mancanegara.

Kerajaan Sriwijaya yang berjaya pada abad ke-8 Masehi adalah negeri adidaya yang pertama kali menguasai perdagangan dua perairan penting di kawasan Nusantara, yaitu Selat Sunda dan Selat Malaka.

Lebih dari lima abad kemudian, kerajaan Majapahit pada masa keemasannya juga menguasai berbagai jalur perdagangan di kawasan Nusantara dengan menguasai berbagai wilayah yang sangat luas.

Tidak heran pula bila salah satu lagu anak-anak Indonesia, yang banyak disuarakan lintas generasi, salah  adalah alunan "Nenek moyangku seorang pelaut", yang menggambarkan kedigdayaan budaya bahari kita.

Baca juga: Kota Maritim Patimban akan sokong pengembangan Rebana Metropolitan

Sangat disayangkan bahwa pada masa modern dan pascakolonial sekarang ini, Republik Indonesia ternyata baru memiliki lembaga setingkat kementerian yang permanen dan khusus mengurusi sektor kelautan dan perikanan pada akhir abad ke-20.

Namanya ketika itu adalah Departemen Eksplorasi Laut, yang sekarang telah berubah menjadi Kementerian Kelautan dan Perikanan atau disingkat KKP.

Dengan potensi kelautan yang besar, KKP juga kerap mengajak kalangan lintas generasi, termasuk milenial, untuk lebih mencintai dunia kemaritiman nasional.

Misalnya, pada penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang akan bertugas di Pusat dan di Unit Pelaksana Teknis (UPT) KKP di daerah, Dirjen Pengelolaan Ruang Laut KKP TB Haeru Rahayu bahkan mengajak para CPNS baru mengenali warisan budaya kemaritiman di Galeri Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) di Kantor pusat KKP.

Marine Galery Heritage atau Galeri BMKT yang terletak di lantai 2 Gedung Mina Bahari IV merupakan galeri yang dibangun khusus untuk menampilkan BMKT dengan cantik. Galeri yang menjadi salah satu ikon dari Kantor pusat KKP ini terbuka pula bagi masyarakat umum.

Warisan budaya

Sekretaris Ditjen Pengelolaan Ruang Laut KKP Hendra Yusran Siry juga menyampaikan bahwa pembekalan yang dilakukan di Galeri BMKT Kantor KKP itu bertujuan untuk memperkenalkan generasi muda akan warisan budaya bangsanya.

Hal tersebut juga dimaknai agar pegawai baru KKP lebih mengenali warisan kebaharian agar lebih semakin tertanam rasa cinta kepada potensi sektor kelautan dan perikanan yang dimiliki Republik Indonesia.

Tentu saja, hanya sekadar mengenali saja merupakan langkah awal yang bagus, tetapi juga harus disertai dengan langkah-langkah selanjutnya yang berdampak nyata kepada meningkatnya kecintaan tersebut.

Baca juga: Cetak SDM berkualitas, KKP akan bentuk komite lembaga pelatihan

Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan Abdul Halim juga mengingatkan bahwa perlu  perubahan paradigma berpikir karena selama ini kebijakan yang dicetuskan masih biasa daratan.

Padahal, dua pertiga dari kawasan yang dikuasai oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah lautan.

Bila langkah untuk mengenali juga telah dilengkapi dengan perubahan paradigma berpikir tersebut, maka harus ada stimulus lanjutannya untuk melecutkan kinerja sektor kelautan dan perikanan di Tanah Air.

Berbagai stimulus itu sebenarnya telah diperkenalkan oleh KKP, antara lain dengan melaksanakan perizinan yang cepat dengan Sistem Informasi Izin Layanan Cepat (SILAT) 1 jam dan bisa diakses 24 jam/hari.

Dari segi permodalan, pemerintah juga telah menyediakan program seperti kredit usaha rakyat (KUR) di bawah Rp50 juta yang diberikan tanpa agunan, serta suku bunganya pun sudah turun dari 7 persen menjadi 6 persen.

KKP sendiri juga memiliki Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan BLU LPMUKP, yang siap meminjamkan dana ratusan miliar rupiah yang bisa diakses oleh para nelayan.

Dengan berbagai stimulus tersebut, sudah selayaknya para nelayan yang bergerak di sektor perikanan tangkap juga dapat memanfaatkannya agar usaha mereka menjadi maju.

Tidak hanya di bidang perikanan tangkap, Dirjen Perikanan Budi Daya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Slamet Soebjakto menyatakan, pihaknya terus melakukan berbagai kegiatan dalam rangka meningkatkan kualitas SDM guna memaksimalkan produktivitas panen komoditas perikanan.

Hal itu, ujar Slamet, juga esensial karena peningkatan kualitas SDM dinilai sebagai faktor penting guna mendapatkan panen yang maksimal, baik secara kualitas maupun kuantitas.

Puluhan ribu

KKP  telah memberikan pelatihan terkait sektor kelautan dan perikanan kepada puluhan ribu orang di berbagai daerah, yang dibantu dengan adanya teknologi penghubung jarak jauh.

Untuk angka pastinya, Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia KKP Sjarief Widjaja menyatakan bahwa pihaknya telah melatih secara daring hingga 47.000 orang pada periode Januari-Oktober 2020.

Baca juga: KKP inisiasi kemitraan untuk perkuat pengelolaan wisata perairan

Akibat pandemi,  pelatihan dilakukan secara jarak jauh dengan teknologi dunia maya. Hal itu ternyata juga menghasilkan hikmah tersendiri karena semakin banyak warga di berbagai pelosok yang bisa dijangkau.

Sebelumnya, menurut Sjarief Widjaja, dengan menggunakan pelatihan konvensional tatap muka, biasanya hanya bisa melatih sekitar 1.500 orang per tahun.

Untuk memastikan kualitas dari pendidikan di sektor kelautan dan perikanan, KKP juga tengah menyiapkan pembentukan komite pengesahan lembaga pelatihan dalam rangka mencetak SDM berkualitas untuk mengelola potensi kelautan.

Menurut Sjarief, hal itu dapat dilakukan dengan melakukan penetapan grading (penilaian) lembaga pelatihan dan penyusunan metodologi dan konten pelatihan per bidang usaha.

Untuk itu Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Puslatluh KP) segera membentuk komite nasional untuk melakukan penilaian kualitas terhadap setiap petugas yang melakukan akreditasi kepada lembaga-lembaga pelatihan seluruh Indonesia.

Kemudian, lanjutnya, membentuk kumpulan pakar yang berisi para akreditor dengan integritas, pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan untuk menerapkan informasi atau pengetahuan tentang sertifikasi maupun bimbingan kepada lembaga pelatihan dari komite nasional yang ada.

Sebenarnya, berbagai langkah yang telah dicetuskan tersebut sudah sangat bagus sehingga tugas pemerintah melalui berbagai lembaga terkait untuk memastikan bahwa keseluruhan konsep indah itu tidak hanya tertuang di atas kertas.

Namun, hal tersebut harus betul-betul diterapkan secara menyeluruh dalam rangka menitikberatkan fokus ke arah pembangunan SDM di sektor kelautan dan perikanan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pewarta : M Razi Rahman
Editor: Nusarina Yuliastuti
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Komentar