Makassar (ANTARA) - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah mewajibkan pemerintah daerah untuk membuat program terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Kewajiban merancang program pemberdayaan perempuan itu diperkuat melalui dua surat edaran, yakni SE No. 460/813/SJ yang ditujukan kepada Gubernur dan SE No. 460/812/SJ tanggal 28 Januari 2020 yang ditujukan kepada Bupati/Wali kota seluruh Indonesia.

Tim Penggerak PKK Sulawesi Selatan telah merespon, bahkan sejak awal melaksanakan berbagai program khususnya dalam upaya memberdayakan kaum perempuan di daerah itu.

Bersama sejumlah dinas terkait seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A), Dinas Pariwisata, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perdagangan hingga Dinas Perkebunan dan Hortikultura Sulsel, PKK terlihat aktif dalam menyusun program nyata.

PKK Sulsel yang diketuai Lies F Nurdin, telah menyelenggarakan puluhan kegiatan di antaranya pelatihan membuat kerajinan, bercocok tanam talas satoimo dengan memanfaatkan lahan kosong.

Selanjutnya menggelar pelatihan pengelolaan makanan sehat, pelatihan bertenun hingga membuka akses memasarkan berbagai produk kerajinan di pasar melalui media sosial ataupun aplikasi.

Apa yang dilakukan PKK Sulsel tentunya tanpa tujuan. Mereka ingin mewujudkan satu ambisi yakni melahirkan 1.000 perempuan berdaya di Sulsel.

"Mudah-mudahan kedepannya bisa tercapai lebih dari seribu perempuan yang berdaya,” kata Lies.

Baca juga: Kemenkumham terbitkan 37.309 paspor didominasi pemohon perempuan

Ketua Dekranasda Provinsi Sulsel ini mengatakan alasan menggelar pelatihan kerajinan payet karena daerah ini merupakan salah satu provinsi yang terkenal akan kerajinan payetnya, yaitu di Kabupaten Maros.

Tingginya angka penjualan produk-produk berhiaskan payet di pasaran juga menjadi alasan menggelar pelatihan keterampilan payet dengan mendatangkan langsung para ahli keterampilan payet dari Kabupaten Maros.

Selain memberikan pelatihan keterampilan payet, juga membekali para pelaku UMKM dengan "marketing skill" untuk mempromosikan produknya di media sosial, guna mencakup pasaran yang lebih luas.

Ia menjelaskan, upaya dari pemerintah sudah cukup banyak, apalagi sekarang Gojek juga mengajarkan bagaimana memasarkan produk-produk yang ada lewat media daring.

"Kenapa online? Karena saya mau ibu-ibu tetap ada di rumah mendampingi keluarga, tetapi tetap bisa membantu ekonomi keluarga,” ujar Lies.

Baca juga: Menteri PPPA sebut produk perempuan Sulsel miliki potensi

PKK Sulsel juga membuka pelatihan pengolahan makanan sehat bagi perempuan pesisir Kelurahan Lae-lae yang terdiri dari Pulau Kayangan, Gusung, Samalona dan Lae-lae.

Termasuk mengajarkan menanam sayuran secara hidroponik sederhana. Sebab selain dalam upaya secara mandiri memenuhi kebutuhan keluarga, juga dapat bernilai ekonomis.

Apalagi Pulau Lae-lae sendiri ke depannya akan dijadikan tujuan wisata kuliner, menyerupai Jimbaran di Bali.

Para perempuan di pesisir perlu mengetahui cara menanam sayuran untuk bisa mem-back-up kios yang akan dibangun nanti sehingga tidak perlu lagi rutin menyeberang ke Makassar.

“Karena kita tahu nantinya akan menjadi tujuan wisata kuliner. Diharap ibu-ibu yang nantinya akan menyiapkan sayurannya dengan cara hidroponik. Karena susah kalau mau ditanam langsung di tanah karena laut,” sebutnya.

Upaya selanjutnya adalah tetap menghidupkan perekonomian melalui ibu rumah tangga utamanya yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat COVID-19 dalam membuat masker dan tas sembako.

Penggunaan masker kain dan tas sembako berbahan kain juga bagian dari upaya menjaga lingkungan dari sampah plastik.

Termasuk memberdayakan IKM yang memproduksi untuk disuplai ke hotel tempat para peserta Wisata Duta COVID-19 dirawat.

“Kami siapkan camilan dari IKM di setiap kamar, juga makanan-makanan yang masuk ke hotel tetap kami sarankan untuk mengikuti keseimbangan gizi terjaga,” jelas Lies.

Baca juga: Menteri PPPA sebut Sulsel mampu minimalisas tindakan kekerasan anak

Salah seorang pelaku IKM, Jumiati Rahman (35) yang berhasil memproduksi abon kuda dan menjual produknya hampir ke seluruh kota besar di Indonesia menuturkan, cukup terbantu dengan berbagai inisiatif untuk mendorong usahanya mencapai pasar ekspor.

“Dorongan pemerintah kepada usaha kami sangat besar, kami diberi berbagai bimbingan teknis terkait meningkatkan nilai jual produk yang kami olah, bagaimana mengemas hingga informasi negara tujuan mana saja yang berminat dengan produk yang kami hasilkan,” tuturnya.


Gandeng Rumah Indonesia

Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Selatan menggandeng Rumah Indonesia, salah satu lembaga yang berfokus membangun kemandirian masyarakat untuk menggerakkan masyarakat memulai usaha.

PKK juga menyiapkan wadah usaha kuliner sistem waralaba yang menyediakan gerai, peralatan, hingga sistem penjualan yang membantu mengembangkan usaha.

“Rumah Indonesia datang ke Sulsel dan bergabung dengan PKK. Langkah pertama yang akan kita lakukan, bagaimana menggerakkan ekonomi masyarakat khususnya yang berada di permukiman-permukiman,” jelasnya.

Baca juga: Menteri PPPA: Pemberdayaan perempuan tekan kekerasan dan eksploitasi

Di masa pandemi ini, tim PKK dan Dekranasda Sulsel terus membangun jalan bagi usaha yang bisa dilakukan secara swakelola oleh masyarakat.

Masyarakat dinilai mampu mandiri secara ekonomi melalui usaha jika para pemangku kebijakan berperan aktif untuk memberikan peluang dan mengajak seluruh pihak terkait memudahkan jalan bagi para pelaku industri kecil dan menengah.

PKK konsisten berada di garda terdepan untuk membantu menggerakkan ekonomi rakyat, melalui peluang usaha, kemudahan dengan melakukan beberapa kesepakatan dengan pelaku makro bisnis.

Termasuk mengajak perbankan memberi bantuan pinjaman modal dengan skema dan bunga yang sangat ringan, memberi pelatihan keterampilan dan bantuan alat usaha adalah sedikit dari kerja PKK dalam memberi dukungan pada pelaku IKM.

Founder Rumah Indonesia Irmawati Muhtar, mengatakan, dirinya antusias memilih Sulsel menjadi daerah mitra berdasarkan rekam jejak Lies F Nurdin yang tanggap pada usaha membangun kemandirian masyarakat melalui IKM.


MoU bersama PHRI

Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekransda) Provinsi Sulawesi Selatan Lies F Nurdin, bersama Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Sulsel, menandatangani nota kesepahaman penggunaan produk kerajinan IKM bagi lima hotel di Makassar.

Hotel yang tergabung dalam Phinisi Hospitality Group, yang terdiri dari Claro Hotel, The Rinra, Dalton, Almadeera serta Remcy Hotel, akan mengunakan sandal hasil kerajinan IKM yang ada di daerah ini.

“Hotel-hotel atas nama PHRI sudah komitmen untuk memakai sendal produk masyarakat kita. Jadi alhamdulillah, akan ada puluhan ribu sendal produk IKM yang akan masuk ke hotel-hotel,” jelasnya.

Dalam kesempatan ini, Lies menekankan pentingnya para pengrajin untuk menjaga kualitas sendal, yang nantinya akan digunakan oleh tamu di seluruh jenis kamar hotel.

“Seperti pesan Pak Gubernur, jaga kualitas dan kesinambungan produk, jangan sampai ada komplain dari pengguna barang,” tegas Lies.

Dukungan Dekranasda kepada para pelaku IKM juga diteruskan dengan menggandeng Dinas Perindustrian, menyediakan mesin cetak sandal guna mempercepat proses pembuatan dan menjaga kualitas sendal yang dihasilkan.

“Untuk menjaga kualitas akan dibantu mesin cetak alas sendal dari Dinas Perindustrian Sulsel,” ungkapnya.

Baca juga: PKK Sulsel berdayakan perempuan dan anak di masa pandemi

Saat ini, ada lima IKM yang mulai memasok salendal sebanyak 1.000 hingga 15.000 pasang sendal bagi lima hotel setiap bulan, selama satu tahun.

Ketua PHRI Sulsel, Anggiat Sinaga, mengharapkan para pengrajin sendal memerhatikan kualitas dan kontinuitas ketersediaan produk sendal bagi hotel.

Menurut dia, yang perlu diperhatikan adalah, menjaga kontinuitas produksi, seperti sendal semua stok dari Jawa sudah dihentikan. Kalau bisa dijaga, ini menjadi nilai ekonomi yang tinggi bagi para pengrajin.

Saat pasokan sendal yang dikerjakan IKM akan digunakan di hotel yang berada di kelas middle-up, ia mengharapkan, para pelaku IKM juga dapat memasok kebutuhan sendal bagi hotel tipe standar.

“Ada 15.000 kamar di Makassar, kali 30 persen tingkat huni, dan ini baru satu jenis kerajinan. Hotel tidak rugi dengan memesan di IKM. Kalau IKM untung, maka konsumsi hotel dan restoran bisa meningkat,” ujar Anggiat seraya berterima kasih produk hasil pemberdayaan perempuan sudah layak masuk pasaran di sejumlah hotel.

Editor: Tunggul Susilo
Copyright © ANTARA 2021