Pimpinan DPR: Indonesia perlu ambil peran jaga stabilitas di LCS

id DPR RI,Laut China Selatan,Laut Natuna

Pimpinan DPR: Indonesia perlu ambil peran jaga stabilitas di LCS

Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin. (ANTARA FOTO/ Reno Esnir/wsj/aa.)

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin menilai pemerintah Indonesia perlu mengambil peran penting dalam menjaga stabilitas keamanan di Laut China Selatan (LCS), dan ASEAN perlu segera melakukan konsolidasi agar tidak terjadi perpecahan di kawasan tersebut.

"Namun di saat yang sama, keamanan batas-batas laut NKRI harus diperkuat, khususnya di Perairan Natuna," kata Azis Syamsuddin di Jakarta, Jumat.

Azis menyoroti meningkatnya ketegangan militer di kawasan perairan LCS dengan adanya latihan tempur pasukan China di selat Taiwan serta dekat perairan Vietnam.

Selain itu Kapal Induk Amerika Serikat (AS) USS Theodore Rosevelt juga merapat di perairan tersebut, dan pemerintahan Joe Biden pun menolak tegas klaim sepihak "nine-dash line" oleh China.

Azis mendorong Pemerintah khususnya Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pertahanan untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam menjaga kepentingan Indonesia dan ASEAN.

Baca juga: EU dorong transparansi perundingan kode etik China-ASEAN soal LCS
Baca juga: Akademisi: UU "Coast Guard" China picu ketegangan di LCS
Baca juga: Menlu RI-AS tegaskan hormati hukum internasional di LCS


"Kita selalu kedepankan politik bebas aktif, jaga kepentingan Indonesia dan jaga kepentingan ASEAN sebagaimana kita menjaga kepentingan NKRI. Semua negara adalah sahabat kita, termasuk China dan Amerika Serikat," ujarnya.

Karena itu dia meminta Kemlu dan Kemhan agar proaktif dalam mengedepankan dialog diplomasi serta juga tegas dalam menjaga stabilitas keamanan melalui berbagai instrumen yang ada, baik secara individu negara maupun kolektif.

Dia menilai situasi di Laut China Selatan sudah sangat serius, sehingga komitmen harus bisa dibuktikan dengan implementasi sikap di perairan LCS. Karena itu menurut Azis, menjaga norma-norma hukum internasional, saling menghormati kebebasan navigasi adalah langkah mutlak yang harus dilakukan.

"Negosiasi apapun bisa terjalin jika para pihak mewujudkan komitmen. Kita harus mewujudkan kawasan Indo-Pasifik yang inklusif, ini tantangan nyata masa kini," katanya.

Selain itu, Azis mengomentari terkait pemberitaan undang-undang (UU) baru di China yang mengizinkan seluruh "coast guard" China untuk menembak kapal asing yang memasuki klaim wilayah perairan China.

Politisi Partai Golkar itu menegaskan bahwa China perlu meninjau kembali UU tersebut dan peka terhadap norma-norma internasional.

Dia mengatakan, menyikapi isu akan dimulai lagi negosiasi "code of conduct" (COC) LCS, para pihak harus berkomitmen dalam mewujudkan hal tersebut karena sudah terlalu sering terjadi pelanggaran.


Pewarta : Imam Budilaksono
Editor: M Arief Iskandar
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Komentar