Kemarin, dana insentif daerah hingga pendapat JK soal vaksin mandiri

id Program vaksinasi, vaksin mandiri, sengketa pilkada,Konflik Laut china selatan

Kemarin, dana insentif daerah hingga pendapat JK soal vaksin mandiri

Mendagri Tito Karnavian. ANTARA/HO-Kemendag.

Jakarta (ANTARA) - Sejumlah berita politik pada Jumat (29/01) masih menarik untuk dibaca dan menjadi perhatian publik, mulai dari usulan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian terkait pemberian dana insentif daerah kepada pemerintah daerah hingga pendapat Jusuf Kalla soal vaksin mandiri.

Berikut berita selengkapnya yang telah dirangkum.

1. Mendagri usul DID diberikan ke pemda berprestasi program vaksinasi

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengusulkan dana insentif daerah (DID) diberikan untuk pemerintah daerah (pemda) yang berprestasi dalam menjalankan program vaksinasi.

Tito mengatakan kecepatan menjadi kunci dalam program vaksinasi untuk memunculkan kekebalan kelompok atau herd immunity.

Selengkapnya tentang usulan itu dapat dibaca di sini.

2. Pimpinan DPR: Indonesia perlu ambil peran jaga stabilitas di LCS

Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin menilai pemerintah Indonesia perlu mengambil peran penting dalam menjaga stabilitas keamanan di Laut China Selatan (LCS), dan ASEAN perlu segera melakukan konsolidasi agar tidak terjadi perpecahan di kawasan tersebut.

Azis menyoroti meningkatnya ketegangan militer di kawasan perairan LCS dengan adanya latihan tempur pasukan China di selat Taiwan serta dekat perairan Vietnam.

Selengkapnya dapat dibaca di sini.

3. PT DI serahkan Helikopter Super Puma ke TNI AU

Perseroan Terbatas Dirgantara Indonesia (PT DI) menyerahkan satu unit helikopter Super Puma NAS332 C1+ kepada TNI Angkatan Udara yang merupakan pesanan Kementerian Pertahanan pada 2019.

Direktur Niaga PT DI Ade Yuyu Wahyuna melepas ferry flight helikopter Super Puma NAS332 C1+ yang kemudian akan dioperasikan oleh Skadron Udara 6 Lanud Atang Sendjaja, Bogor, di Hanggar Rotary Wing PTDI, Bandung, Jawa Barat, Jumat.

Selengkapnya dapat dibaca di sini.

4. Hakim MK tegur pemohon sengketa pilkada lakukan perbaikan terselubung

Hakim Panel I Mahkamah Konstitusi Enny Nurbaningsih menegur kuasa hukum pemohon sengketa Pilkada Pandeglang yang diduga melakukan perbaikan permohonan secara terselubung dalam sidang pemeriksaan pendahuluan.

Pemohon sengketa hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang itu adalah pasangan nomor urut 2 Thoni Fathoni Mukson-Miftahul Tamamy.

Selengkapnya pokok permohonan pemohon dapat dibaca di sini.

5. JK: Vaksin COVID-19 mandiri percepat capaian target vaksinasi nasional

Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Jusuf Kalla menilai penyuntikan vaksin COVID-19 secara mandiri dapat mempercepat pemerintah dalam mencapai target vaksinasi secara nasional dalam setahun.

Menurut JK, mustahil bagi pemerintah untuk mengejar ketertinggalan vaksinasi terhadap sedikitnya 70 persen dari total penduduk jika hanya mengandalkan program vaksin gratis.

Selengkapnya pendapat JK dapat dibaca di sini.

Pewarta : Dyah Dwi Astuti
Editor: Tasrief Tarmizi
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Komentar