Bappenas: Pembangunan Ibu Kota Negara berpeluang dibiayai dari SWF

id lembaga pengelola investasi, swf, dana swf, ibu kota negara, pembangunan ibu kota, SWF ibu kota negara

Bappenas: Pembangunan Ibu Kota Negara berpeluang dibiayai dari SWF

Dokumentasi - Presiden Joko Widodo melantik Keanggotaan Dewan Pengawas Lembaga Pengelola Investasi (Dewas LPI), di Istana Negara, Jakarta, Rabu (27/01/21) pagi. ANTARA/HO-Sekretariat Kabinet/pri.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) mengatakan rencana pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) berpeluang dibiayai menggunakan dana dari Lembaga Pengelola Investasi atau Sovereign Wealth Fund (SWF).

“Tentunya nanti kita lihat mekanismenya dan kegiatan tepatnya seperti apa. Itu bisa didalami lebih lanjut,” kata Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas Rudy Soeprihadi Prawiradinata dalam konferensi pers virtual perkembangan ekonomi Indonesia di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, rencana pembangunan IKN menarik minat investor baik dari dalam dan luar negeri untuk berinvestasi di proyek yang berada di Kalimantan Timur itu.

Namun, ia meyakini minat investasi akan menggeliat setelah pandemi COVID-19 bisa dikendalikan.

Ia menambahkan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), pembangunan keseluruhan di IKN diperkirakan mencapai sekitar Rp500 triliun hingga 2024.

Sedangkan untuk kebutuhan pembangunan perumahan, lanjut dia, diperkirakan menelan anggaran sekitar Rp330 triliun hingga 2045.

Hingga tahun 2024, lanjut dia, diperkirakan menelan hingga Rp80 triliun karena belum semua aparatur sipil negara (ASN) akan pindah ke IKN.

Sementara itu, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menambahkan untuk meringankan beban APBN, ia mendorong swasta untuk berinvestasi di IKN sehingga pemerintah bisa melakukan sewa misalnya untuk kebutuhan perkantoran dan perumahan.

Apalagi, lanjut dia, likuiditas perbankan saat ini melimpah sehingga investor swasta berpeluang untuk menyerapnya sebagai sumber pembiayaan dan berinvestasi di IKN.

“Jadi hemat sekali dari sisi APBN tapi punya akibat besar untuk pertumbuhan ekonomi, investasi dan menggerakkan perekonomian,” katanya.

Sebelumnya, dalam kesempatan terpisah, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan pemerintah akan memberikan modal hingga Rp75 triliun bagi SWF pada 2021.

Tahun ini, kata dia, pemerintah sudah memberikan tambahan modal bagi SWF sebesar Rp15 triliun yang diambil dari cadangan pembiayaan investasi 2021.

Sehingga, total akan terkumpul modal Rp30 triliun, setelah pada 2020 sudah disuntik Rp15 triliun modal bagi SWF.

Sisanya, lanjut dia, sebesar Rp45 triliun akan dipenuhi melalui inbreng atau penyetoran modal tidak dalam bentuk tunai namun dalam bentuk saham, barang milik negara (BMN) dan piutang negara.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartato menyebut sejumlah investor global sudah mengirimkan surat ketertarikan untuk berinvestasi di SWF dengan total investasi mencapai hingga 9,5 miliar dolar AS.

Baca juga: Ekonom dorong Lembaga Pengelola Investasi "go public"
Baca juga: Sri Mulyani paparkan 3 fase transaksi pada Lembaga Pengelola Investasi
Baca juga: Presiden Jokowi lantik Dewan Pengawas SWF Indonesia


Pewarta : Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Biqwanto Situmorang
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Komentar