Jakarta (ANTARA) - Twitter Inc tidak ingin sepenuhnya mengikuti permintaan Perdana Menteri India Narendra Modi untuk memblokir beberapa akun.

"Akun-akun ini tetap ada di luar India karena kami tidak yakin aksi yang ditujukan pada kami ini konsisten dengan undang-undang di India," kata Twitter, dikutip dari Reuters, Rabu.

Pemerintah India meminta Twitter menurunkan lebih dari 1.100 akun dan unggahan yang dinilai pemerintah sebagai misinformasi soal protes petani terhadap undang-undang pertanian.

Baca juga: Twitter cabut pembatasan sementara akun vaksin COVID Rusia

Baca juga: Karyawan Twitter kunci akun khawatir diserang pendukung Trump

Pemerintah India menyatakan beberapa akun tersebut didukung oleh Pakistan atau pendukung gerakan separatis Sikh.

Twitter menyatakan sudah menangguhkan lebih dari 500 akun yang jelas-jelas melanggar kabijakan mereka, seperti spam dan manipulasi. Ratusan akun lainnya diblokir karena melanggar kebijakan tentang kekerasan.

Pemerintah India juga meminta Twitter membatasi akses ke akun berita dengan alasan "kebebasan pers tidak termasuk bebas menyebarkan misinformasi".

Tapi, Twitter menolak untuk memblokir akun jurnalis, media massa, aktivis dan politikus karena tidak sejalan dengan kebijakan berekspresi mereka.

"Jika melakukannya, kami yakin akan melanggar hak asasi untuk bebas berekspresi di bawah undang-undang India," kata Twitter.

Pekan lalu, pemerintah India mengirim surat ketidakpatuhan kepada Twitter dengan ancaman hukuman penjara hingga tujuh tahun kepada petinggi serta denda jika konten tidak diblokir.

Baca juga: Twitter perkirakan pertumbuhan pengguna melambat pada 2021

Baca juga: Instagram, Twitter, TikTok ambil langkah tegas lawan peretasan

Penerjemah: Natisha Andarningtyas
Editor: Alviansyah Pasaribu
Copyright © ANTARA 2021