Bogor (ANTARA) - Pemerintah Kota Bogor, Jawa Barat, mempertimbangkan tiga faktor dalam mengevaluasi dan menganalisis penurunan kasus COVID-19 sebagai pertimbangan untuk melanjutkan atau tidak, kebijakan ganjil-genap bagi kendaraan bermotor di Kota Bogor pada pekan depan maupun pekan selanjutnya.

Wali Kota Bogor Bima Arya, di Kota Bogor, Senin, mengatakan ketiga faktor tersebut adalah pengurangan mobilitas warga melalui kebijakan ganjil-genap, dimensi kesehatan warga dan indikasi kuat dari angka kasus positif COVID-19, serta dimensi ekonomi.

"Ketiga faktor ini menjadi pertimbangan untuk menekan penularan COVID-19, tapi tetap mempertimbangkan keseimbangan dimensi kesehatan dan dimensi ekonomi," katanya.

Menurut Bima Arya, dari evaluasi dan analisis tersebut, akan dibicarakan dalam rapat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), untuk memutuskan apakah kebijakan ganjil-genap di Kota Bogor dilanjutkan atau tidak.

Baca juga: Ganjil-genap di Kota Bogor berdampak turunkan kasus positif COVID-19

Bima Arya menjelaskan kebijakan ganjil-genap yang diberlakukan pada akhir pekan di Kota Bogor, yakni pada Sabtu dan Minggu (6-7/2) serta Jumat, Sabtu, dan Minggu (12-14/2), memberikan dampak cukup signifikan terhadap mobilitas warga ke Kota Bogor.

Berdasarkan data jumlah kendaraan bermotor ke Kota Bogor yang dihimpun dari PT Jasa Marga, selama pelaksanaan ganjil-genap, terjadi penurunan secara signifikan, dari dua gerbang tol ke Kota Bogor, yakni gerbang tol Baranangsiang dan gerbang tol Sentul Barat, sampai mencapai sekitar 20 persen.

"Dampaknya arus lalu lintas di Kota Bogor pada akhir pekan menjadi landai, lancar, dan tidak ada kemacetan," katanya.

Menurut Bima, penurunan mobilitas warga ke Kota Bogor ini juga berdampak pada penurunan kasus positif COVID-19 di Kota Bogor secara gradual sejak Sabtu (6/2) pekan lalu.

Baca juga: Kebijakan ganjil-genap di Kota Bogor kemungkinan dilanjutkan

Namun Bima juga melihat penurnan kasus positif COVID-19 ini juga kemungkinan dari diberlakukannya kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro di tingkat RT/RW.

Pemerintah Kota Bogor, kata dia, memberlakukan pengawasan ketat terhadap kemungkinan penularan COVID-19 di tingkat RW, terutama pada RW Zona Merah.

Bima memperkirakan, penurunan kasus positif COVID-19 karena kedua faktor tersebut. Namun, Bima juga masih akan melihat dimensi ekonomi dengan mempelajari data data hotel, restoran, pasar, UMKM, dan sektor ekonomi lainnya.

"Perlu mempertimbangkan keseimbangan dimensi kesehatan dan dimensi ekonomi, sebelumnya memutuskannya," katanya.

Baca juga: Tiga pengendara moge terobos ganjil genap di Kota Bogor diberi sanksi

Pewarta: Riza Harahap
Editor: Joko Susilo
Copyright © ANTARA 2021