Ketua DPD RI harap penataan hutan tingkatkan kesejahteraan masyarakat

id dpd,LaNyalla Mattalitti,hutan sosial

Ketua DPD RI harap penataan hutan tingkatkan kesejahteraan masyarakat

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. ANTARA/HO-DPD RI

Jakarta (ANTARA) - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti berharap program yang dijalankan di kawasan hutan seperti perhutanan sosial dapat turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar.

"Jika perlu, penataan tersebut turut melibatkan masyarakat. Lakukan pemberdayaan, sehingga masyarakat mendapatkan legalitas dalam penggunaan lahan dan mereka juga jadi memiliki tanggung jawab untuk menjaga hutan," ujar LaNyalla dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta pada Senin.

LaNyalla menegaskan bahwa penataan area perhutanan sosial di seluruh Indonesia secara khusus harus menargetkan tercapainya kesejahteraan masyarakat, terutama yang berada di sekitar hutan.

Baca juga: Menteri LHK: Perhutanan sosial Lumajang masuk kategori platinum

Dia menyoroti penetapan hutan di Desa Burno, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, menjadi lokasi proyek percontohan atau pilot project model pengembangan wilayah terpadu dengan basis hutan sosial dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sebagai penggerak.

"Kita berharap program ini berjalan baik dan bisa terus dikembangkan," kata politikus yang pernah menjabat sebagai ketua umum PSSI periode 2015-2016 itu.

Program yang dijalankan di lokasi itu seperti Program Agrosilvopastura berupa integrasi agroforestri dan ternak, program agro industri, program ekowisata dalam satu sistem wisata yang mencakup wisata lokal seperti Siti Sundari, Ranu Pani, Agrosari, dan Glagaharum.

Selain itu terdapat pula program pemulihan ekosistem kawasan Danau Ranu Pani berbasis agrikultur, serta pemberian akses hutan sosial, redistribusi lahan, dan penataan pemukiman di kawasan hutan.

Baca juga: Pemerintah keluarkan 18 SK pemegang izin perhutanan sosial

Wakil rakyat asal Jawa Timur itu menilai, program tersebut akan dapat tercapai dengan melibatkan semua pemangku kepentingan.

"Agar sukses, program ini tidak dapat dijalankan sendiri-sendiri. Pemerintah dan kelompok-kelompok pekebun serta aktivis kehutanan serta pihak-pihak lain perlu bekerja sama dan terintegrasi," tegasnya.

Baca juga: Ketua DPD: Perhutanan Sosial dan Adat harus bisa buka lapangan kerja
Baca juga: Pakar: Perhutanan sosial jalan tengah atasi konflik lahan di Jambi

Pewarta : Prisca Triferna Violleta
Editor: Budhi Santoso
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Komentar