Wagub DKI sebut dua hambatan utama pembebasan lahan atasi banjir

id Pembebasan lahan Ciliwung, sungai ciliwung, pembangunan tanggul banjir, banjir jakarta

Wagub DKI sebut dua hambatan utama pembebasan lahan atasi banjir

Foto udara suasana wilayah bantaran sungai Ciliwung yang belum dinormalisasi (kiri) dan yang sudah dinormalisasi (kanan) di kawasan Bukit Duri, Jakarta, Minggu (5/1/2020). Rencana pembangunan tanggul normalisasi atau naturalisasi yang menjadi program Gubernur Anies Baswedan hingga saat ini belum mencapai target yaitu hanya 16,19 km dari total 33,69 km dikarenakan terkendala pembebasan lahan. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/aww.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyebut terdapat dua hambatan utama dalam melakukan pembebasan lahan untuk normalisasi sungai sebagai upaya mengatasi banjir.

"Satu, masalahnya banyak yang bersengketa, masih di pengadilan," kata Ahmad Riza Patria di Jakarta, Jumat (5/3) malam.

Dengan begitu, Pemprov DKI membutuhkan waktu menunggu proses sengketa lahan bisa diselesaikan terlebih dahulu, sebelum melakukan pembebasan lahan.

Baca juga: SDA minta penguasa wilayah turut dalam pembebasan lahan Ciliwung

Hambatan kedua, lanjut dia, yakni terbatasnya anggaran untuk melakukan pembebasan lahan di wilayah DKI Jakarta.

"Kedua masalah anggarannya, kami kan punya keterbatasan," imbuhnya.

Riza Patria menjelaskan Pemprov DKI sudah menganggarkan sampai dengan tahun 2024 sekitar Rp5 triliun hanya untuk pembebasan lahan  bagi pekerjaan normalisasi di aliran Sungai Ciliwung.

Baca juga: 118 bidang tanah masih tertunggak, normalisasi Ciliwung terancam stop

Apabila dibandingkan dengan daerah lain, lanjut dia, anggaran tersebut masih jauh lebih besar.

Ia memberi contoh pembebasan lahan dan waduk di Ciawi dan Sukabumi, Jawa Barat yang menelan sekitar Rp1,3 triliun, namun sudah mendapatkan waduk berkapasitas besar.

"Angka sebesar itu buat pembebasan lahan di Jakarta tidak cukup. Kami anggarkan sampai 2024 tidak kurang Rp5 triliun untuk pembebasan lahan saja. Untuk normalisasi, belum yang lain-lain. Itu pun baru Ciliwung, belum sungai lain," katanya.

Sementara itu, anggaran yang dibutuhkan untuk membuat konstruksi di aliran sungai atau "sheet pile" jauh lebih murah yang diperkirakan mencapai sekitar Rp370 miliar.

Baca juga: Gubernur DKI cabut kasasi pembebasan lahan untuk sodetan Ciliwung

Ia menargetkan hingga tahun 2022, pembebasan lahan di aliran Sungai Ciliwung sudah bisa dirampungkan dan memerlukan dukungan dari DPRD DKI dan Pemerintah Pusat.

Namun, ia belum merinci daerah mana yang akan dilakukan pembebasan lahan untuk mengatasi banjir karena memerlukan beberapa tahapan.

Adapun beberapa aliran sungai yang menjadi perhatian misalnya Kali Pesanggrahan, Sunter, Angke, atau Ciliwung.

"Semua tentu ada tahapannya, menjadi perhatian, tapi ada prioritasnya," katanya.

Riza menambahkan tahun lalu, pembebasan lahan sekitar 7,6 kilometer atau sekitar 3 kilometer untuk masing-masing sisi kanan dan kiri Sungai Ciliwung sudah dirampungkan.

Sehingga pengerjaan untuk pemasangan "sheet pile" sudah bisa dilakukan yang diharapkan rampung akhir 2021.

Dengan begitu, diperkirakan pembebasan lahan di Ciliwung yang belum terealisasi mencapai sekitar 10 kilometer.

Ia menambahkan alokasi anggaran untuk penanganan banjir di DKI Jakarta tiap tahun terbilang besar yang berkisar 20 persen dari belanja modal, atau sekitar Rp2 triliun dari belanja modal mencapai Rp9-10 triliun.

Pewarta : Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Ganet Dirgantara
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Komentar