Minim ruang terbuka hijau di Makassar, sebut Walhi Sulsel

id Walhi Sulsel, Ruang Tebuka Hijau (RTH), Kota Makassar,banjir musiman

Minim ruang terbuka hijau di Makassar, sebut Walhi Sulsel

Direktur Eksekutif Walhi Sulsel Muhammad Al Amin. ANTARA/Suriani Mappong.

Makassar (ANTARA) - Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sulawesi Selatan Muhammad Al Amin mengatakan, ruang terbuka hijau (TRH) di Kota Makassar sangat minim yakni sekitar 7,9 persen saja dari luas daratan kurang lebih 175,77 Km2.

Hal itu dikemukakan Al Amin di Makassar, Kamis, menanggapi salah satu penyebab terjadinya banjir musiman di kota berjulukan "Anging Mammiri" ini.

Dia mengatakan, RTH di Makassar hanya ada di kawasan Taman Macan, Kampus Unhas, Kantor Gubernur Sulsel, dan Waduk Hertasning.

Sedang untuk area pesisir, lanjut dia, hanya ada mangrove di Lantebung, Kecamatan Biringkanayya.

"Praktis jika kemampuan tanah untuk menyerap air sangat rendah, sementara Waduk Nipah-Nipah yang dikatakan akan menjadi solusi saat hujan di wilayah Antang dan Manggala, ternyata tidak terwujud," katanya.

Baca juga: Pemkot Makassar segera tangani korban banjir

Belum lagi, menurut dia, persoalan banjir di Kota Makassar saat intensitas hujan tinggi dan berlangsung beberapa hari, juga dipicu adanya air kiriman dari daerah tetangga seperti Kabupaten Gowa dan Maros.

Karena itu, Amin mengatakan, Kota Makassar sebagai hilir dari Sungai Jeneberang, Kabupaten Gowa dan sungai-sungai lainnya, harusnya Kota Makassar memposisikan diri lebih bagus dengan pengadaan sistem drainase yang terintegrasi.

Hal ini penting, agar Kota Makassar bukan sekedar menyandang slogan smart city namun tidak mampu menangani persoalan banjir yang setiap tahun terjadi pada musim hujan.

Sementara itu, Direktrur Eksekutif Jurnal Celebes Mustam Arif mengatakan, peran Wali Kota Makassar mengandeng Pemerintah Kabupaten Maros dan Gowa untuk duduk bersama mencari solusi menjadi hal penting. Termasuk peran Pelaksana tugas Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman untuk menjadi mediator mendudukan pemerintah kabupaten/kota terkait membahas bencana ekologis ini.

"Karena persoalan bencana ekologis ini harus ditangani bersama, bukan secara parsial, sehingga ke depan tidak ada lagi.

Baca juga: Ratusan warga Perumnas Antang Makassar mengungsi karena banjir
 

Pewarta : Suriani Mappong
Editor: Budhi Santoso
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Komentar