hanya empat kecamatan yang belum ada mitra pengusahaTanjungpinang (ANTARA) - Wakil Gubernur Marlin Agustina menyampaikan Provinsi Kepri sangat menyambut baik program pembangunan penyalur BBM satu harga, terlebih bahwa 96 persen wilayah itu merupakan lautan dan hanya empat persen daratan.
"Dengan adanya program ini, diharapkan seluruh lapisan masyarakat Kepri dapat menikmati BBM dengan harga yang sama, sehingga kami mengharapkan dukungan berbagai pihak dan dorongan dari BPH Migas agar program ini terealisasi," kata Marlin saat menghadiri Video Conference Rapat Koordinasi dan Klarifikasi Teknis Usulan Penambahan Lokasi Tertentu Pembangunan Penyalur BBM Satu Harga di Ruang Rapat Utama, Kantor Gubernur Kepri, Dompak, Rabu.
Marlin menyebut untuk tahap pertama program BBM satu harga rentang tahun 2017-2019, ada tiga kabupaten yang sudah mendapat program ini yaitu Kabupaten Bintan, Kabupaten Kepulauan Anambas, dan Kabupaten Natuna.
Dari tahap pertama tersebut, katanya, sebagian besar terserap untuk nelayan.
"Sebagai daerah maritim, nelayan kami khususnya dari tiga kabupaten penerima program tahap pertama sangat terbantu. Dengan BBM satu harga ini, biaya operasional, transportasi, dan biaya logistik akan lebih murah," ujar Marlin.
Baca juga: Wujudkan BBM satu harga, BPH Migas dorong penambahan Pertashop
Sementara, Sekdaprov Kepri TS Arif Fadilah dalam laporannya menyampaikan untuk penambahan lokasi pembangunan penyalur BBM satu harga.
Pemprov Kepri mengusulkan untuk menambah 21 kecamatan dari lima kabupaten yaitu Kabupaten Kepulauan Anambas, Bintan, Lingga, Karimun, dan Natuna.
Dari lima kriteria yang ditetapkan oleh BPH Migas untuk usulan penambahan lokasi, lanjutnya, Kepri sudah memenuhi semua termasuk adanya mitra pengusaha.
"Dari 21 usulan kecamatan, hanya empat kecamatan yang belum ada mitra pengusaha. Maka itu, kita akan terus mendorong Pemda setempat agar keempat kecamatan ini dapat tetap dimasukkan ke dalam usulan," ungkap Arif.
Baca juga: Tahun ini, pemerintah targetkan tambah 76 titik BBM Satu Harga
Berkaitan dengan tahap pertama program BBM satu harga tahun 2017-2019, Arif menyampaikan antusiasme masyarakat sangat tinggi dan terbukti sangat terbantu.
"Oleh karena itu, pada tahap selanjutnya ini Pemkab kembali mengusulkan titik-titik tambahan pembangunan penyalur BBM satu harga ini di daerah mereka," tutur Sekda Arif.
Kepala Subdit Pengaturan BBM BPH Migas I Ketut Gede Aryawan dalam paparannya menyampaikan bahwa program pembangunan penyalur BBM satu harga digagas pemerintah dengan latar belakang masih adanya daerah-daerah khususnya daerah 3T yang belum terdapat penyalur yang mengakibatkan adanya harga BBM di luar harga yang ditetapkan pemerintah.
"Untuk mensukseskan program ini, ada lima faktor kesiapan yang harus dipenuhi oleh calon lokasi tertentu pembangunan penyalur bbm satu harga tersebut. Yaitu, kecamatan setempat tidak ada penyalur, ada infrastruktur pendukung, ada calon pengusaha/mitra yang berminat, faktor keamanan dan prioritas daerah 3T," demikian Aryawan.
Baca juga: Pertamina tambah 14 SPBU di daerah terpencil Pulau Kalimantan
Baca juga: Mercy Barends: BBM Satu Harga ciptakan keadilan energi
Pewarta: Ogen
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2021
