Perpusnas perkuat budaya literasi wujudkan masyarakat berkarakter

id Perpustakaan Nasional,Budaya literasi

Perpusnas perkuat budaya literasi wujudkan masyarakat berkarakter

Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando (tengah), Direktur Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan Kementerian PPN/Bappenas, Amich Alhumami (kiri), dan Pejabat Pelaksana Teknis Bidang Perpustakaan Kemendagri, Moh Ilham A Hamudy dalam konferensi pers Rapat Kordinasi Nasional (Rakornas) Perpustakaan Nasional 2021 di Jakarta, Kamis (18/3/2021).

Jakarta (ANTARA) - Perpustakaan Nasional (Perpusnas) memastikan untuk memperkuat budaya literasi dari hulu hingga hilir dalam rangka mewujudkan masyarakat berpengetahuan dan berkarakter.

"Literasi adalah kunci untuk berdaya saing. Tugas kita saat ini adalah memastikan sisi hulu berperan optimal dan berfungsi baik. Memastikan kebutuhan bahan bacaan bagi 270 juta penduduk terpenuhi," ujar Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando dalam konferensi pers Rapat Kordinasi Nasional (Rakornas) Perpustakaan Nasional 2021 di Jakarta, Kamis.

Ia menjelaskan penguatan hulu budaya literasi di antaranya pengembangan perbukuan dan penguatan konten literasi. Sementara hilir budaya literasi adalah budaya kegemaran membaca serta peningkatan akses dan kualitas layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial.

Menurut dia, literasi memiliki kontribusi positif dalam menumbuhkan kreativitas, inovasi, meningkatkan keterampilan dan kecakapan sosial yang sangat dibutuhkan pada era revolusi industri 4.0.

Baca juga: Perpustakaan Nasional berkomitmen cetak ASN profesional

"Karenanya, penguatan budaya literasi mesti dibangun secara holistik dan terintegrasi dari hulu hingga hilir. Ini tentunya membutuhkan sinergi dan dukungan dari seluruh stakeholder baik di pusat maupun di daerah," katanya.

Dalam Rakornas Perpustakaan Nasional 2021 yang mengusung tema "Integrasi Penguatan Sisi Hulu dan Hilir Budaya Literasi Dalam Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural" itu, Muhammad Syarif Bando juga mengatakan konsolidasi dan koordinasi antarpemangku kepentingan di bidang perpustakaan secara intens akan dilakukan sehingga Perpustakaan sebagai 'leading sector' dalam peningkatan literasi, inovasi, dan kreativitas bisa mewujudkan masyarakat berpengetahuan dan berkarakter.

Sementara itu, Direktur Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan Kementerian PPN/Bappenas, Amich Alhumami menambahkan dalam rangka integrasi penguatan sisi hulu dan hilir budaya literasi, pemerintah melakukan serangkaian kebijakan terobosan, di antaranya melalui kebijakan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial untuk meningkatkan partisipasi dan pelibatan masyarakat dalam berbagai kegiatan pemberdayaan berbasis literasi.

Baca juga: Tepis kilah buku sulit diakses lewat perpustakaan digital

Kemudian, melalui kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik untuk meningkatkan kualitas pelayanan perpustakaan umum provinsi dan kabupaten-kota.

"Pemerintah juga mendorong pemanfaatan dana desa untuk pengembangan perpustakaan-perpustakaan desa sebagai pusat pengetahuan dan pemberdayaan masyarakat," katanya.

Selain itu, lanjut dia, pemerintah juga terus memperluas kegiatan pembudayaan gemar membaca di daerah-daerah tertinggal, terdepan, dan terluar dengan melibatkan para pegiat literasi di daerah, termasuk pustakawan sebagai aktor penting dalam integrasi penguatan sisi hulu dan hilir budaya literasi dalam pemulihan ekonomi dan reformasi struktural," paparnya.

Pejabat Pelaksana Teknis Bidang Perpustakaan Kemendagri, Moh Ilham A Hamudy mengatakan Kemendagri mendorong terwujudnya budaya literasi melalui Keputusan Mendagri No. 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Baca juga: Komisi X DPR apresiasi upaya pemerintah tingkatkan literasi

"Regulasi itu merupakan pedoman pemerintah daerah dalam menyusun APBD terkait perpustakaan dan literasi. Dalam regulasi itu, terdapat dua urusan bidang perpustakaan yaitu program pembinaan perpustakaan program pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno," katanya.

Selain itu, lanjut dia, Kemendagri menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.18 Tahun 2020, tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

"Hal ini sejalan dengan sasaran strategis Perpusnas untuk mewujudkan pembangunan literasi dan kegemaran membaca masyarakat dan target kinerja urusan perpustakaan di provinsi dan kabupaten/kota," katanya.

Ia menambahkan pembangunan literasi diukur melalui dua indikator yaitu Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) dan Nilai Tingkat Gemar Membaca Masyarakat (TGM).

Rakornas Bidang Perpustakaan Tahun 2021 rencananya diselenggarakan pada 22-23 Maret 2021 secara daring dan akan dibuka secara resmi oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Baca juga: Perpusnas kembali layani pengunjung dengan terapkan protokol kesehatan

Pewarta : Zubi Mahrofi
Editor: Rolex Malaha
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Komentar