"Untuk itu, pemerintah harus menangkal radikalisme secara komprehensif melalui penegakan hukum yang adil, akses ekonomi yang merata, dan literasi keagamaan yang rasional," katanya di Denpasar, Selasa, menanggapi serangan bom bunuh diri di Gereja Katedral Makassar pada Minggu (28/3/2021) sekitar pukul 10.20 WITA, atau sesaat setelah ibadah Misa Minggu Palma.
Baca juga: Polisi selidiki kaitan teroris Bekasi-Condet dengan bom Makassar
Atas nama KAHMI Bali, Umar menyampaikan rasa empati kepada para korban dan mengutuk tindakan yang tak berakhlak tersebut. Untuk itu, pemerintah harus melakukan kebijakan yang komprehensif untuk menangkal radikalisme melalui aspek hukum, ekonomi, dan pendidikan/literasi.
"Penegakan hukum harus ditegakkan dengan adil, jadi hukum harus tajam ke bawah, juga tajam ke atas. Selain itu, akses ekonomi juga harus merata, sehingga menciptakan suasana politik yang kondusif," kata alumnus HMI Cabang Bulaksumur, Yogyakarta itu.
Menurut Umar yang juga Kepala Perwakilan Ombudsman Bali itu, KAHMI Bali sendiri akan berusaha menjadi minoritas kreatif di Bali dengan tetap membangun solidaritas kebangsaan sebagai karakter khas kader HMI dan KAHMI yang inklusif dalam berinteraksi dengan sesama anak bangsa.
"Langkah yang juga penting dilakukan pemerintah adalah mengembangkan literasi keagamaan yang bersifat rasional. Dalam aspek inilah, KAHMI Bali akan bersinergi dengan jajaran pemerintah dan komunitas masyarakat Bali lainnya untuk menangkal radikalisme secara edukatif," katanya.
Baca juga: Jubir Wapres kutuk serangan bom bunuh diri di Gereja Katedral Makassar
Hal itu selaras dengan pernyataan Wakil Presiden Ma’ruf Amin bahwa penanganan radikalisme di tingkat hulu juga penting diutamakan melalui pendidikan tentang kemajemukan untuk mengatasi masalah radikalisme di Indonesia. "Penyelesaian di tingkat hulu dan tengah penting untuk dilakukan. Kalau hulunya tidak diselesaikan akan bahaya, makanya penyelesaian di tingkat hulu dan tengah itu penting," kata Juru Bicara Wapres Masduki Baidlowi di Jakarta (29/3/2021).
Penyelesaian di tingkat hulu tersebut, antara lain dengan memperkuat pengajaran tentang pentingnya toleransi dan menjaga kerukunan di negara majemuk. "Misalnya ajaran-ajaran kemajemukan. Jadi saling tahu tanpa harus saling mengganggu terhadap kehidupan dan asas masing-masing. Itu yang sebenarnya moderasi beragama itu," katanya, mengutip Wapres.
Oleh karena itu, Wapres menilai perlu penyusunan kurikulum dan pelatihan bagi para guru untuk dapat menerapkan pengajaran tentang kemajemukan dan toleransi. "Bagaimana caranya di sekolah itu ditanamkan tidak dengan rasa benci dalam melihat agama lain," katanya.
Baca juga: Jubir Wapres minta masyarakat tidak terprovokasi bom Katedral Makassar
Baca juga: Menag minta setiap umat kembalikan agama ke fungsinya
Pewarta: Edy M Yakub
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2021
