Ketua Komisi III DPR dukung Polri terus mengungkap jaringan teroris

id Teroris,teror mabes polri

Ketua Komisi III DPR dukung Polri terus mengungkap jaringan teroris

Arsip-Ketua Komisi III DPR Herman Hery. ANTARA/Aditya Pradana Putra/hp.

Jakarta (ANTARA) -
Komisi III DPR RI mendukung Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk mengusut tuntas dan terus mengungkap jaringan terorisme di Tanah Air.
 
Ketua Komisi III DPR Herman Hery, di Jakarta, Rabu, mengatakan tindakan teroris sangat melukai rasa kemanusiaan dan tidak dibenarkan oleh seluruh umat beragama.
 
"Saya mengecam dan mengutuk aksi terorisme yang belakangan terjadi di Tanah Air. Saya mendesak Polri untuk mengusut tuntas jaringan terorisme di Indonesia," kata Herman.
 
Densus 88 Antiteror Polri menangkap sejumlah terduga teroris di Condet, Kramat Jati, Jakarta Timur, dan Jalan Raya Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, setelah bom bunuh diri di pintu gerbang Gereja Katedral, Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu, 28 Maret,
 
Pada Rabu sore teroris melakukan aksinya di Mabes Polri. Seorang perempuan menodongkan senjata api ke arah polisi, dan polisi kemudian mengambil tindakan terukur.
 
Herman mengapresiasi kesigapan polisi yang dengan cepat berhasil menindak pelaku.
 
"Petugas pengamanan telah melakukan tindakan yang terukur untuk mencegah eskalasi aksi teror tersebut," kata Herman.
 
Tetapi, menurut dia, fungsi intelijen harus terus ditingkatkan. Dia menilai penangkapan terduga teroris belum efektif membenamkan potensi aksi teror.
 
"Saya meminta kepada Polri dan BNPT sebagai mitra kami untuk memperkuat fungsi intelijen dalam mendeteksi kejadian serupa di kemudian hari. Kejar dan tangkap pelaku teror ini hingga akarnya," katanya pula.
 
Anggota Komisi III DPR Adde Rosi Khoerunnisa menjelaskan berdasarkan data BNPT, jumlah teroris mencapai 6.000 lebih. Menurut dia, hal ini bisa meresahkan dan mengganggu keamanan dan ketenteraman masyarakat.
 
"Saya mendorong agar BNPT dan Densus agar terus menelusuri, menangkap, serta terus melakukan pencegahan dengan menggandeng kementerian/lembaga. Misal dengan Kominfo, agar situs-situs penyebar paham radikal diblokir, sehingga tidak bisa diakses masyarakat," kata Adde Rosi.
 
Adde mengatakan dalam rapat dengan Komisi III DPR, BNPT pernah menyampaikan terkait minimnya anggaran. Tetapi Komisi III DPR berkomitmen selalu mendukung setiap kebutuhan baik untuk penangkapan maupun program deradikalisasi.
 
"Secara pribadi saya mendukung agar pengungkapan jaringan teroris ini diusut tuntas sampai ke akarnya serta pemenuhan informasi yang akurat kepada masyarakat, agar tidak timbul kepanikan," ujar Adde Rosi.
 
Sedangkan anggota Komisi III DPR Wihadi Wiyanto mengatakan pemberantasan terorisme tidak bisa hanya dengan menangkap tokoh-tokohnya. Pencegahan harus diperkuat, sebab terorisme berkaitan dengan ideologi dan pemahaman yang berbeda.
 
"Di sini, BNPT harus lebih berperan," kata dia.
 
Dia mendorong penguatan BNPT sebagai role model dalam pencegahan terorisme. Wihadi berharap BNPT bisa memberikan program-program yang lebih mengena dengan dasar Undang-Undang Antiterorisme.
 
"Tidak hanya penindakan, tetapi pencegahan dan itu ada di BNPT. Instrumennya sudah jelas ada di UU Antiteroris yang baru," ujar Wihadi pula.
Baca juga: Pengamat militer sarankan pengamanan seluruh kantor polisi diperketat
Baca juga: MPR: Teror Mabes Polri "alarm" keras tingkatkan kewaspadaan

Pewarta : Boyke Ledy Watra
Editor: Budisantoso Budiman
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Komentar