Kemarin, teguran Gubernur Papua hingga RUU minuman beralkohol

id politik kemarin,kubu moeldoko

Kemarin, teguran Gubernur Papua hingga RUU minuman beralkohol

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY menyampaikan keterangan kepada wartawan terkait pernyataan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko di Jakarta, Senin (23/3/2021). AHY menyatakan bahwa Moeldoko saat ini mencari pembenaran atas kebohongan yang terus dilakukannya bersama kubu versi kongres luar biasa (KLB) Deli Serdang, Sumatera Utara. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/rwa.

Jakarta (ANTARA) - Ragam peristiwa di Indonesia terjadi pada Senin (5/4) disiarkan ANTARA dan masih layak anda baca kembali untuk informasi pagi ini.

1. Pengamat sebut kubu Moeldoko dimungkinkan gabung partai lain

Pengamat politik dari Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Setia Budhi Rangkasbitung Harits Hijrah Wicaksana menyebutkan kubu Moeldoko setelah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menolak Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang dimungkinkan bergabung dengan partai politik lain.

"Kami yakin kubu Moeldoko akan terjadi 'bedol desa' dengan bergabung ke partai politik lain," kata Ketua STISIP Setia Budhi Rangkasbitung Harits Hijrah Wicaksana, di Lebak, Banten, Senin.

Selengkapnya baca disini

2. Pemerintah tak pernah terbitkan Kepres Kedaruratan Keuangan Negara

Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Sekretariat Negara Eddy Cahyono Sugiarto menyatakan pemerintah tidak pernah menerbitkan Keputusan Presiden Tentang Penetapan Kedaruratan Keuangan Negara.

Eddy Cahyono dalam keterangan tertulis, Senin pagi, menanggapi beredarnya berita atau informasi terkait dengan telah diterbitkannya Keputusan Presiden Tentang Penetapan Kedaruratan Keuangan Negara.

Selengkapnya baca disini

3. Mendagri beri teguran keras kepada Gubernur Papua

Mendagri M Tito Karnavian telah memberikan teguran keras kepada Gubernur Papua Lukas Enembe yang telah melakukan kunjungan ke luar negeri, Papua Nugini (PNG), tanpa ijin sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan meskipun alasannya untuk berobat.

"Prosedur itu dilanggar, itu melanggar hukum, ada sanksinya dan sementara diberikan teguran keras," kata Mendagri di Jayapura, Senin.

Selengkapnya baca disini

4. F-PKS DPR potong gaji anggota bantu korban bencana di NTT

Ketua Fraksi PKS DPR, Jazuli Juwaini, menerbitkan instruksi kepada seluruh anggota FPKS untuk menyisihkan gajinya, membantu korban bencana banjir bandang dan longsor di Flores Timur(NTT) dan Bima (NTB).

"Musibah yang terjadi di NTT dan NTB perlu mendapat perhatian khusus mengingat dampaknya yang meluas hingga jatuhnya korban jiwa yang cukup besar," kata dia, dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Selengkapnya baca disini

5. Baleg sepakat bentuk Panja RUU Larangan Minuman Beralkohol

Rapat Badan Legislasi (Baleg) DPR RI pada Senin sepakat untuk membentuk Panita Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang Larangan Minuman Beralkohol (RUU Minol) yang merupakan inisiatif DPR tersebut.

"Agar pembahasan RUU ini lebih fokus, maka dibentuk Panja RUU Larangan Minuman Beralkohol, apakah dapat disetujui," kata Wakil Ketua Baleg DPR RI Achmad Baidowi atau Awiek dalam Rapat Baleg di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.

Selengkapnya baca disini

Pewarta : Fauzi
Editor: Budisantoso Budiman
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Komentar