Ganjar minta pemda rajin berkomunikasi dengan pekerja migran

id ganjar dan kepala BP2MI,gubernur jateng.BP2MI,pmi ilegal

Ganjar minta pemda rajin berkomunikasi dengan pekerja migran

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Kepala BP2MI Benny Rhamdani. (ANTARA/Wisnu Adhi)

Semarang (ANTARA) -
Pemerintah daerah melalui kepala daerah dan jajaran Dinas Tenaga Kerja tingkat kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah diminta rajin berkomunikasi dengan para pekerja migran melalui berbagai media sebagai bentuk kepedulian sekaligus perlindungan.

"Intinya dalam konteks komunikasi publik yang terbuka, kasihlah nomor telepon atau WA atau medsosnya, sekali-kali disapa. Ayo dinas-dinas boleh live IG dengan PMI karena dari situ kita dapat informasi yang tidak direkayasa," kata Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo usai Rapat Koordinasi Terbatas Sosialisasi UU 18/2017 bersama Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) di Semarang, Jumat.

Baca juga: BP2MI gandeng Jateng sosialisasi pelindungan pekerja migran

Menurut Ganjar, pemerintah daerah juga harus bersiap karena tugasnya adalah melatih, mengawasi, dan menyelesaikan persoalan terkait pekerja migran.

Ia mencontohkan beberapa waktu lalu Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jateng juga mengawal pekerja migran Indonesia asal Jawa Tengah yang sakit kanker cukup parah di luar negeri untuk berusaha dipulangkan.

Ganjar mengaku banyak menerima laporan maupun aduan melalui telepon maupun media sosial tentang persoalan yang dihadapi para pekerja migran yang bekerja di luar negeri.

"Termasuk yang menjadi perhatian Kepala BP2MI, terkait PMI kita yang kerja di kapal. Kita pernah lihat video ABK sakit sampai meninggal l, dan dibuang ke laut. Yang begini ini kita di daerah punya kewajiban untuk memantau, mendidik, mengevaluasi, dan menyampaikan," ujarnya.

Terkait pertemuan dengan Kepala BP2MI Benny Rhamdani kali ini, Ganjar menjelaskan selain untuk sosialisasi juga koordinasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat maupun BP2MI.

Baca juga: Kepala BP2MI: Masih ada praktik biaya tidak resmi dalam penempatan PMI

Menurut dia, koordinasi tersebut dibutuhkan agar semua siap mengelola dengan baik, termasuk persoalan yang belum bisa diselesaikan di daerah maka harus dikerjakan bersama dengan pemerintah pusat, kementerian tenaga kerja, maupun kementerian luar negeri.

"Mudah-mudahan dari sosialisasi ini kita tidak lama akan punya 'check list' di semua kabupaten/kota terkait apa yang mesti disampaikan, begitu juga dengan provinsi," katanya.

Sebagai upaya peningkatan kualitas pekerjaan migran asal Jawa Tengah, Ganjar menyebutkan hanya ada satu hal penting yang harus dilakukan terkait edukasi atau pelatihan pekerja migran.

"Satu saja, edukasi atau 'training', tidak ada yang lain. Jadi diberikan 'skill' apa yang dibutuhkan pekerja migran, lalu bahasa. Berikutnya adalah pemahaman kultur negara yang akan dituju agar tidak bermasalah," ujarnya.

Kepala BP2MI Benny Rhamdani menyebut saat ini pemerintah sedang berhadapan dengan sindikat mafia penempatan pekerja migran ilegal yang dikendalikan segelintir orang dengan "backing" oleh oknum yang memiliki atribut kekuasaan.

"Maka butuh kerja bersama, sinergi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Daerah harus menertibkan setiap warganya yang akan berangkat ke luar negeri, dilakukan verifikasi. Masyarakat juga harus diedukasi agar tidak menjadi korban calo atau sindikat itu," katanya.

Baca juga: Pekerja migran dan praktik penipuan yang menyelimutinya

Baca juga: Kepala BP2MI: Masih ada praktik biaya tidak resmi dalam penempatan PMI

Pewarta : Wisnu Adhi Nugroho
Editor: Nurul Hayat
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Komentar