PPP: "Reshuffle" lanjutan harus berbasis pada kinerja menteri

id PPP,perombakan kabinet,Arsul Sani

PPP: "Reshuffle" lanjutan harus berbasis pada kinerja menteri

Tangkapan layar - Anggota Komisi III DPR RI yang juga Wakil Ketua Umum DPP PPP Arsul Sani. ANTARA/Muhammad Zulfikar/am.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Umum DPP PPP Arsul Sani menilai jika ada perombakan kabinet atau "reshuffle" lanjutan yang akan dilakukan Presiden, maka diharapkan berbasis pada kinerja menteri anggota Kabinet Indonesia Maju.

"Soal 'reshuffle' lanjutan, kalau itu ada maka PPP berharap basisnya lebih kepada soal kinerja menteri anggota kabinet bukan keperluan tambahan dukungan politik," kata Arsul di Jakarta, Kamis.

Dia menilai, dukungan politik dari koalisi pemerintahan yang ada di DPR sudah lebih dari cukup dan juga karena adanya kebutuhan untuk memberi ruang demokrasi yang lebih besar kepada kekuatan politik di luar koalisi pemerintahan.

Baca juga: Ketua DPR RI harap kabinet lebih fokus bekerja setelah ada perombakan
Baca juga: Sekjen PKS harap kerja pemerintah lebih baik setelah perubahan kabinet


Arsul menyerahkan kepada Presiden terkait bidang atau kementerian apa yang kinerjanya perlu dievaluasi karena Presiden memiliki penilaian terhadap kinerja para pembantunya.

Dia menilai perombakan kabinet yang dilakukan Presiden Jokowi pada Rabu (28/4) tidak bisa dipandang sebagai "reshuffle" seperti dalam perombakan yang sebelumnya terjadi.

"Sehingga lebih tepat perombakan kemarin itu dipandang sebagai penyesuaian susunan kabinet karena adanya perubahan dan penambahan nomenklatur, ketimbang 'reshuffle' seperti yang selama ini kita lihat. Artinya Presiden juga merombak kabinet karena soal-soal kinerja menteri," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo pada Rabu sore melantik Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud Ristek); Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Investasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Pelantikan dua pejabat itu menandai perombakan terbatas pada Kabinet Indonesia Maju periode 2019—2024.

Perombakan kabinet terbatas itu dilakukan oleh Presiden setelah ada penggabungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi menjadi satu kementerian. Tidak hanya itu, Badan Koordinasi Penanaman Modal juga menjadi Kementerian Investasi dan Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Pemerintah juga membentuk secara terpisah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Presiden Jokowi pada hari Rabu turut melantik Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Laksana Tri Handoko sebagai Kepala BRIN.

Baca juga: Politisi PPP dorong Polri transparan dan objektif selidiki Munarman
Baca juga: Anggota DPR dukung pemerintah berantas KKB


Pewarta : Imam Budilaksono
Editor: Tasrief Tarmizi
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Komentar