Kejati Aceh kembalikan SPDP perkara korupsi beasiswa Rp22,3 miliar

id Aceh,penuntut umum,Kejati Aceh,SPDP,tindak pidana korupsi,tipikor,Pemerintah Aceh,Provinsi Aceh,Pemprov Aceh,korupsi beasiswa aceh

Kejati Aceh kembalikan SPDP perkara korupsi beasiswa Rp22,3 miliar

Kepala Penerangan Hukum dan Humas Kejati Aceh Munawal Hadi. Antara Aceh/M Haris SA

Banda Aceh (ANTARA) - Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh mengembalikan ke penyidik Polda Acaeh surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) perkara bantuan biaya pendidikan atau beasiswa dengan nilai Rp22,3 miliar.

"Surat pengembalian SPDP disampaikan Penuntut Umum Kejati Aceh kepada penyidik Polda Aceh," kata Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Humas Kejati Aceh Munawal Hadi, di Banda Aceh, Jumat.

Munawal Hadi menjelaskan, sebelum mengembalikan SPDP tersebut, penuntut umum menyurati penyidik Polda Aceh meminta perkembangan hasil penyidikan perkara tindak pidana korupsi pendidikan pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Aceh tahun anggaran 2017 tersebut.

"Penanganan perkara ini masih berproses, Penuntut Umum Kejati Aceh terus berkoordinasi dengan penyidik Polda Aceh agar penanganan kasus segera dituntaskan," kata Munawal Hadi.

Sebelumnya, penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Aceh memanggil dan memeriksa enam anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) terkait pengusutan dugaan tindak pidana korupsi beasiswa Rp22,3 miliar.

"Pemanggilan anggota dewan tersebut dilakukan secara bertahap untuk dimintai keterangan," kata Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Aceh Kombes Pol Margiyanta.

Pemanggilan enam Anggota DPRA tersebut dilakukan setelah ada izin Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden. Izin Menteri Dalam Negeri tersebut untuk memenuhi Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Adapun enam anggota DPRA yang dipanggil untuk memberikan keterangan tersebut yakni AA, AS, HY, IU, YH, dan Z.

Pemerintah Aceh pada 2017 mengalokasikan anggaran Rp22,3 miliar lebih untuk beasiswa mahasiswa program studi, mulai diploma tiga hingga doktoral atau S-3.

Anggaran beasiswa tersebut ditempatkan di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Aceh. Beasiswa tersebut disalurkan kepada 803 penerima dengan realisasi mencapai Rp19,8 miliar lebih.

"Hingga kini penyidik sudah memintai keterangan 400-an mahasiswa dari 800 penerima bantuan dana pendidikan tersebut," kata Kombes Pol Margiyanta.

Sebelumnya, lembaga swadaya masyarakat Gerakan Antikorupsi (GeRAK) Aceh melaporkan indikasi korupsi penyaluran beasiswa bantuan pendidikan Pemerintah Aceh tahun anggaran 2017.

Hasil temuan Inspektorat Aceh menyebutkan beasiswa tersebut berasal dari usulan 24 Anggota DPR Aceh. Jumlah penerima mencapai 938 mahasiswa, terdiri 825 penerima usulan Anggota DPR Aceh dan 86 orang permohonan secara mandiri.
Baca juga: Kapolda Aceh pastikan dugaan korupsi beasiswa diusut tuntas
Baca juga: Polda Aceh pastikan usut tuntas kasus dugaan korupsi beasiswa

Pewarta : M.Haris Setiady Agus
Editor: Budisantoso Budiman
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Komentar