Ratna, salah satu tenaga kontrak guru agama pada sekolah Madrasah Tsanawiyah Swasta (MTS) di Kabupaten Majene di Mamuju, Selasa, mengatakan, nasib tenaga kontrak guru agama semakin tidak jelas, menyusul dengan keluarnya surat keputusan pemerintah pusat yang mengisaratkan guru-guru yang mengabdi pada sekolah swasta tidak diakomodir berkasnya untuk dapat diangkat menjadi CPNS pada pengankatan tahun 2010 ini.
"Kami kecewa dengan keputusan itu karena menghambat perbaikan nasib bagi ribuan tenaga kontrak guru agama yang mengabdi di sekolah swasta," kata dia.
Sehingga katanya, ribuan tenaga kontrak yang mengabdi di sekolah Madrasah Tsanawiyah Swasta (MTS) pada lima kabupaten di Sulbar akan melakukan mogok mengajar apabila pemerintah tetap hanya memberikan peluang kepada tenaga kontrak yang bekerja di sekolah negeri untuk diakomodir berkasnya menjadi CPNS.
"Kebijakan ini jelas tidak adil, karena pemerintah pusat hanya memperhatikan nasib tenaga kontrak yang ada di sekolah negeri, padahal di Sulbar sendiri terdapat 95 persen MTS dibandingkan dengan MT Negeri," jelasnya.
Ia mengatakan, kekecewaan ini mulai dirasakan setelah ribuan tenaga kontrak guru agama yang memasukkan berkas pada bagian Kepegawaian Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Sulbar, siang tadi, ditolak berkasnya karena terbentur dengan aturan pemerintah pusat.
"Kami juga bingun, mestinya pihak Kantor Kemenag Kabupaten tidak memberikan peluang kepada tenaga kontrak mengurus berkas tersebut jika memang tidak ada peluang untuk diangkat menjadi CPNS ," ucapnya.
Ratna yang telah mengabdi kurang lebih lima tahun itu mengaku, telah mengeluarkan uang banyak untuk mengurus kelengkapan berkas, tetapi ternyata harapan untuk diangkat menjadi CPNS menjadi sirna.
Hal senada dikatakan, Rusman, salah satu guru kontrak MTS Majene, mengatakan, kebijakan pemerintah pusat ini memupuskan harapan ribuan tenaga kontrak guru agama yang mengajar di sejumlah sekolah swasta.
"Kebijakan ini jelas menyudutkan nasib ribuan tenaga kontrak guru swasta, sehingga kami berencana untuk mogok mengajar atau mencari alternatif kerja yang baru untuk memperbaiki nasib kami menjadi lebih baik," timpalnya. (ACO/K004)
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2010
