Jakarta (ANTARA) - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyebut 17 jabatan eselon II di lingkungan Pemprov DKI Jakarta yang kosong, adalah hal yang biasa dalam pemerintahan dari daerah hingga pusat.

"Itu memang ada prosesnya, ada masanya kemudian ada penyebabnya yakni ada pergantian, penyegaran, mutasi kan biasa. Jabatan itu di mana saja dari tingkat pusat sampai kelurahan di seluruh Indonesia itu biasa ada penyegaran ada mutasi ada reposisi dan sebagainya," kata Riza di Balai Kota Jakarta, Kamis.

Karena banyaknya jabatan kosong tersebut, cukup banyak posisi strategis di DKI Jakarta yang diisi oleh pelaksana tugas (plt). Namun, Riza menyebut banyaknya plt tersebut juga dikarenakan kondisi pemerintahan DKI sendiri.

"DKI ini kan besar, anggarannya besar, ruang lingkupnya besar, tanggung jawabnya besar, posisi jabatannya juga besar, justru posisi jabatan yang berganti juga lebih banyak dari daerah-daerah lain," ucap Riza.

Untuk mengisi kekosongan jabatan itu sendiri, Riza menyebut  Pemprov DKI Jakarta sedang melakukan proses pengisian jabatan lewat mekanisme lelang yang ditargetkan tanggal 4 Juni 2021 mendatang bisa rampung.

"Jadi kita tunggu. Kami mengajak semua ASN yang memenuhi syarat dapat mengikuti proses lelang, agar ASN dan pimpinan daerah juga memahami kinerja, kemampuan, kelebihan dan kekurangannya," ucap dia.

"Tentu kita berharap semua yang memenuhi syarat bisa ikut dalam proses lelang sehingga Pemprov DKI mendapatkan pilihan yang banyak dan pilihan yang baik untuk jabatan-jabatan tersebut yang pada akhirnya memberikan kinerja yang baik dalam proses pembangunan," tutur dia.

Diketahui, lelang jabatan ini menjadi sorotan usai 239 PNS DKI dimarahi Gubernur Anies Baswedan karena dinilai enggan mengikuti proses lelang jabatan untuk mengisi 17 jabatan eselon II, meski mereka sudah memenuhi syarat untuk mengikuti prosesnya dan ada instruksi Sekda DKI Jakarta terkait lelang tersebut.

Sesuai Instruksi Sekretariat Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemprov DKI Jakarta, 17 jabatan yang dilelang itu adalah:

1. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah.

2. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

3. Kepala Badan Pendapatan Daerah.

4. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

5. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian.

6. Kepala Dinas Lingkungan Hidup.

7. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

8. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

9. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

10. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda.

11. Kepala Biro Pemerintahan Setda.

12. Wakil Kepala Badan Pendapatan Daerah.

13. Wakil Kepala Dinas Kesehatan.

14. Wakil Kepala Dinas Pendidikan.

15. Wakil Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

16. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur.

17. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Utara.

Keengganan PNS dan kekosongan jabatan 17 pejabat eselon II ini juga menjadi sorotan anggota DPR Komisi II yang juga mantan Wakil Gubernur DKI Djarot Saiful Hidayat yang merasa heran atas fenomena tersebut, karena menurutnya, eselon II merupakan jabatan strategis untuk mengembangkan potensi diri.

"Agak aneh juga. Umumnya ASN ingin meningkatkan kariernya dengan menduduki jabatan-jabatan strategis, untuk menjawab tantangan sekaligus mengaktualisasikan potensi yang mereka miliki," kata Djarot kepada wartawan, Kamis.

Djarot, yang kini menjadi anggota Komisi II DPR, mengatakan pada era kepemimpinannya bersama Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), kekosongan jabatan tidak pernah terjadi. Sebab, banyak cadangan ASN yang telah mengikuti lelang jabatan.

"Hal ini, seingat saya, tidak pernah terjadi di masa Ahok-Djarot. Hampir tidak ada kekosongan jabatan karena DKI mempunyai stok yang cukup banyak ASN, yang sudah mengikuti lelang jabatan, sehingga, kalau ada yang mundur atau tidak cakap bekerja, bisa cepat diganti," tutur Djarot.

"Perumpamaan dari Pak Ahok seperti dalam sepakbola. Kita punya banyak pemain cadangan yang siap menggantikan mereka yang tidak bisa kerja dengan baik," ucapnya.

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2021