Jakarta (ANTARA) - Ketua Fraksi PAN DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengusulkan agar Komisi IX DPR RI memanggil Direksi BPJS Kesehatan untuk menjelaskan terkait dugaan kebocoran data 297 juta penduduk Indonesia.

"Kami akan mengusulkan agar BPJS Kesehatan memberikan keterangan secara khusus pada Komisi IX DPR terkait dugaan kebocoran data tersebut," kata Saleh Daulay di Kantor Sekretariat DPP PAN, Jakarta, Jumat.

Baca juga: Anggota DPR: Investigasi dugaan kebocoran data 279 juta penduduk

Ia mengatakan itu terkait dugaan kebocoran data yang berasal dari peserta jaminan sosial kesehatan yang dikelola BPJS Kesehatan. Data penduduk Indonesia tersebut diduga dijual di forum peretas Raid Forums pada 12 Mei 2021.

Saleh mengaku terkejut kabar dugaan kebocoran data tersebut karena seharusnya dijaga kerahasiaannya oleh lembaga negara seperti BPJS Kesehatan agar tidak sampai bocor.

Menurut dia, BPJS Kesehatan selama ini telah mengatakan bahwa sistem komputerisasi yang dimilikinya sangat aman.

Baca juga: Kemendagri pastikan data penduduk diduga bocor bukan data dukcapil

"Untuk itu data yang ada di dalam seharusnya terpelihara dengan benar dan tidak bocor," ujarnya.

Saleh menilai pemanggilan Direksi BPJS Kesehatan untuk menjelaskan beberapa poin, yakni pertama kenapa data tersebut bisa bocor ke luar, kedua dampak dari kebocoran ierhadap pelayanan; dan ketiga apa bahayanya kebocoran itu bagi kita semua.

"Kenapa ini penting ditanya karena data peserta BPJS sudah hampir 210 juta warga negara kita yang terdaftar. Kalau semua data bocor ke orang makan berbahaya," katanya.

Baca juga: Data 279 juta penduduk Indonesia diduga bocor dan diperjualbelikan

Anggota Komisi IX DPR RI itu menilai upaya pemanggilan tersebut untuk mempertanyakan mengapa kebocoran tersebut bisa terjadi, dan ujungnya bisa dilakukan audit terhadap dugaan kebocoran data tersebut.

Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Herry Soebanto
Copyright © ANTARA 2021