LIPI dorong pendidikan vokasi berbasis kebudayaan dan kemasyarakatan

id LIPI,Pendidikan vokasi,Ki Hajar Dewantara

LIPI dorong pendidikan vokasi berbasis kebudayaan dan kemasyarakatan

Peneliti Pusat Penelitian Kependudukan LIPI, Anggi Afriansyah dalam siniar bertema "Pendidikan dan Pelatihan Vokasi di Sektor Perikanan: Refleksi Pemikiran Ki Hadjar Dewantara pada Penelitian dan Kebijakan Masa Kini" di Jakarta, Selasa (25/5/2021). (ANTARA/ Zubi Mahrofi)

Jakarta (ANTARA) - Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) mendorong sistem pendidikan vokasi di Indonesia berbasis kebudayaan dan kemasyarakatan dilaksanakan sejalan dengan gagasan Ki Hajar Dewantara.

"Pendidikan vokasi atau dia menyebutkan sebagai sekolah kepandaian. Dalam konteks pendidikan vokasi, sudah lama Ki Hajar memberikan gagasan seharusnya pengajaran itu sesuai dengan kebudayaan dan kemasyarakatan," ujar Peneliti Pusat Penelitian Kependudukan LIPI, Anggi Afriansyah dalam siniar bertema "Pendidikan dan Pelatihan Vokasi di Sektor Perikanan: Refleksi Pemikiran Ki Hadjar Dewantara pada Penelitian dan Kebijakan Masa Kini" di Jakarta, Selasa.

Ia mengemukakan segala pengajaran hendaklah senantiasa mengutamakan faedah kebudayaan dan kemasyarakatan yang bertumpu pada komunitas.

Ia menyampaikan Ki Hajar sudah mengingatkan terkait dengan konteks pengajaran yang bukan hanya untuk intelektual, tetapi juga perseorangan.

"Ketika kita berhasil mendidik masyarakat maka kita akan memiliki anak-anak dengan keterampilan. Jadi bisa mengakomodasi juga kebutuhan perekonomian di level lokal yang pada ujungnya berkontribusi pada kesejahteraan," katanya.

Baca juga: Kampus Merdeka Vokasi diluncurkan untuk integrasikan pendidikan vokasi

Saat ini, menurut Anggi Afriansyah, sistem, materi, dan praktik pendidikan dan pelatihan vokasi sektor perikanan sayangnya masih terjadi ketidaksesuaian dengan kebutuhan di dunia kerja.

"Jadi misalnya banyak yang kemudian lulusannya tidak terserap. Itu menjadi tantangan bagaimana kita terus memperbaharui pengetahuan dan keterampilan," ucapnya.

Olek karena itu, lanjut dia, dibutuhkan kebijakan tata kelola vokasional sektor perikanan untuk mengelola lembaga-lembaga pendidikan dan pelatihan vokasi nonformal dalam suatu koordinasi dan mendekatkan pada "link and match".

"Jadi ada suatu lembaga besar yang mengoordinasi kebijakan tata kelola pelatihan vokasional. Lembaga ini kemudian bisa mengoordinasi dan mendekatkan para peserta yang dilatih untuk mendekatkan mereka kepada dunia usaha ataupun industri," katanya.

Direktur Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kemendikbudristek M. Bakrun mengakui pihaknya masih mendapatkan komplain dari industri bahwa anak-anak didik SMK belum sesuai dengan harapan industri.

"Maka yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita menyelaraskan pendidikan vokasi ini dengan kebutuhan dunia kerja maupun dunia industri," ujarnya.

Pihaknya terus mengembangkan kurikulum, sedangkan SMK dan pendidikan tinggi vokasi akan mengikuti aturan-aturan menurut standar-standar yang sudah ditetapkan.

Baca juga: Beasiswa vokasi Kemendikbudristek bertujuan untuk siapkan SDM unggul
Baca juga: KKP kembali buka penerimaan peserta didik vokasi kelautan perikanan
Baca juga: Kemendikbudristek: SMK Pusat Keunggulan bisa dikembangkan di daerah 3T

Pewarta : Zubi Mahrofi
Editor: M. Hari Atmoko
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Komentar