KPK apresiasi putusan hakim tolak praperadilan RJ Lino

id RJ LINO,KPK,PRAPERADILAN,PN JAKSEL

KPK apresiasi putusan hakim tolak praperadilan RJ Lino

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri. ANTARA/HO-Humas KPK.

Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengapresiasi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak permohonan praperadilan yang diajukan tersangka mantan Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II RJ Lino (RJL).

RJ Lino adalah tersangka kasus dugaan korupsi proyek pengadaan tiga unit "Quay Container Crane" (QCC) di PT Pelindo II Tahun 2010.

"KPK mengapresiasi putusan hakim yang menolak permohonan praperadilan yang diajukan oleh tersangka RJL," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Baca juga: Hakim PN Jaksel tolak praperadilan RJ Lino

Ali mengatakan putusan praperadilan tersebut menegaskan proses penanganan perkara oleh KPK terhadap RJ Lino telah dilakukan sesuai dengan mekanisme ketentuan hukum yang berlaku.

"Kami akan melanjutkan penyidikan dan segera melimpahkan perkara tersebut ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi," ujar Ali.

Sebelumnya, Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak permohonan praperadilan RJ Lino.Putusan penolakan tersebut dibacakan Hakim Tunggal Morgan Simanjuntak, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa.

Baca juga: PN Jaksel bacakan putusan praperadilan RJ Lino siang ini

Hakim Morgan mengatakan penyidikan yang dilakukan termohon Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap pemohon RJ Lino, hingga penetapan tersangka dan penahanan adalah sah secara hukum.

"Menimbang dalam hal itu maka permohonan praperadilan pemohon haruslah ditolak. Menimbang bahwa permohonan praperadilan ditolak maka pemohon dibebankan biaya perkara," kata Hakim Morgan.

Sebelumnya, RJ Lino telah ditahan KPK pada 26 Maret 2021 setelah ditetapkan dan diumumkan sebagai tersangka pada Desember 2015.

Baca juga: RJ Lino yakin praperadilannya diterima

Untuk diketahui, akibat perbuatan tersangka RJ Lino, KPK telah memperoleh data dugaan kerugian keuangan dalam pemeliharaan tiga unit QCC tersebut sebesar 22.828,94 dolar AS.

Sedangkan untuk pembangunan dan pengiriman barang tiga unit QCC tersebut, BPK tidak menghitung nilai kerugian negara yang pasti karena bukti pengeluaran riil HuaDong Heavy Machinery Co. Ltd (HDHM) atas pembangunan dan pengiriman tiga unit QCC tidak diperoleh.

Pewarta : Benardy Ferdiansyah
Editor: Herry Soebanto
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Komentar