Pemprov Jabar meraih opini WTP ke-10 secara beruntun

id jabar, opini wtf, ridwan kamil,WTP JABAR

Pemprov Jabar meraih opini WTP ke-10 secara beruntun

Gubernur Jabar Ridwan Kamil saat menghadiri Rapat Paripurna DPRD Jabar terkait Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2020, di Ruang Sidang DPRD Jabar, Jumat (28/5/2021). ANTARA/HO/Rizal/Biro Adpim Jabar.

Bandung (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) mendapatkan opini keuangan wajar tanpa pengecualian (WTP) untuk ke-10 kalinya secara beruntun dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Gubernur Jabar Ridwan Kamil menghadiri Rapat Paripurna DPRD Jabar terkait Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Jabar Tahun Anggaran 2020, di Ruang Sidang DPRD Jabar, Jumat.

Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia atas LKPD Jabar Tahun 2020, Jabar mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) untuk yang kesepuluh kalinya secara berturutan.

"Alhamdulillah, berita baik hari ini tadi Wakil Ketua BPK Pusat menginfomasikan bahwa Jawa Barat kembali pengelolaan keuangannya baik, sehingga mendapat WTP yang kesepuluh kalinya. Ini menandakan konsistensi dan prudential keuangan kita yang luar biasa," kata Kang Emil sapaan akrab Ridwan Kamil.

Namun menurutnya, diraihnya opini WTP beruntun tentu ada kekurangan, dari 27 kota/kabupaten di Jabar, ada dua daerah yang tidak mendapat WTP, yaitu Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Bandung Barat.

"Ada berita sedih sedikit, tahun lalu 27 daerahnya WTP tahun ini berkurang dua, yaitu Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Bandung Barat. Jadi kita akan lakukan pembinaan agar tahun depan seluruh Jawa Barat pengelolaan keuangannya harus paripurna dan baik, kira kira begitu," katanya.

Selain itu, Gubernur akan menindaklanjuti catatan, temuan dan rekomendasi dari BPK dalam meningkatkan good corporate governance (GCG) di Pemprov Jabar.

"Kami berharap melalui temuan, rekomendasi, catatan kami akan terus meningkatkan good corporate governance dan tentu akan menindaklanjuti semaksimal mungkin semua yang direkomendasikan," katanya.

Kang Emil berharap konsistensi WTP di Pemda Provinsi Jabar bisa dipertahankan, untuk selanjutnya di tahun depan, dapat memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada.

"Oleh karena itu kita berharap konsistensi ini menunjukkan bahwa reformasi sudah berjalan dengan baik dari sisi keuangan, tinggal kita tutup tutup lagi supaya ketidaksempurnaannya diperbaiki tahun depan," katanya pula.

Tak lupa, Gubernur mengapresiasi seluruh pimpinan dan jajaran perangkat daerah Pemprov Jabar yang terus bekerja keras untuk mewujudkan pencapaian tersebut.

"Perkenankan saya memberi apresiasi juga kepada seluruh pimpinan dan jajaran perangkat daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yang telah bekerja keras dan terus berupaya memperbaiki berbagai hal dalam kualitas keuangan pengelolaan, pelaporan," katanya lagi.

Wakil Ketua DPRD Provinsi Jabar Ineu Purwadewi Sundari mengucapkan selamat kepada Pemprov Jabar atas pencapaian 10 kali mendapat opini WTP dari BPK RI.

Menurutnya, tentunya hal itu hasil kerja keras dari seluruh unsur pemerintah daerah dan dengan dukungan DPRD Jabar.

Ia berharap pencapaian tersebut dapat mewujudkan visi misi Jawa Barat yang Juara Lahir dan Batin dengan inovasi dan kolaborasi.

"Semoga pencapaian ini dengan catatan-catatan yang disampaikan Wakil Ketua BPK, ini akan terus memberikan dampak positif bagi penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujar dia pula.
Baca juga: Jabar raih opini WTP kesembilan atas LKPD Tahun 2019
Baca juga: Pemprov Jabar akan pertahankan opini WTP meski pandemi COVID-19

Pewarta : Ajat Sudrajat
Editor: Budisantoso Budiman
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Komentar