Ketua Satgas COVID-19 minta pengendalian mobilitas terus dilakukan

id tki,pekerja migran,deportasi

Ketua Satgas COVID-19 minta pengendalian mobilitas terus dilakukan

Tangkapan layar Ketua Satgas Penanganan COVID-19/Kepala BNPB Ganip Warsito dalam rapat koordinasi virtual, Jakarta, Senin (31/5/2021) (ANTARA/Prisca Triferna)

Jakarta (ANTARA) - Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Ganip Warsito meminta pengendalian mobilitas masyarakat termasuk pekerja migran Indonesia (PMI) tetap dilakukan.

"Pengendalian dan kontrol terhadap mobilitas penduduk dari satu daerah ke daerah lain, ini berlaku juga untuk PMI kita atau orang asing, agar terus dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku," kata Ketua Satgas COVID-19 Ganip dalam rapat koordinasi yang dilakukan secara virtual dari Jakarta, Senin.

Salah satu yang disoroti Ganip adalah antisipasi kepulangan tenaga kerja Indonesia (TKI) dari negara penempatan, seperti adanya gelombang kepulangan dari Malaysia.

Terkait kepulangan para pekerja migran asal Indonesia itu, pria yang menjabat sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) itu mengatakan akan melakukan rapat koordinasi tersendiri untuk mengatur tata laksananya.

Baca juga: Titik debarkasi diusulkan disebar antisipasi kepulangan pekerja migran

Baca juga: 521 pekerja migran Indonesia masih jalani karantina di Batam


Hal itu disampaikan ketika terdapat 7.200 warga negara Indonesia yang berada dalam detensi imigrasi Malaysia dan menunggu kepulangan ke Tanah Air, menurut data Kementerian Luar Negeri (Kemenlu).

Dalam rapat tersebut, Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kemenlu, Judha Nugraha, mengatakan perlu ada prioritas kepulangan bagi deportan yang masuk kelompok rentan dengan perwakilan RI tengah menyiapkan rencana kontijensi memastikan langkah perlindungan bagi WNI di Malaysia.

Selain itu, dia mengusulkan perlunya dukungan pemerintah pusat ke daerah terkait kepulangan para PMI terutama untuk penerapan karantina dan pengadaan tes PCR.

Dia juga menekankan perlunya kesamaan narasi publik terkait kepulangan para PMI tersebut.

"Narasi publik yang seragam harapannya di satu sisi kita bisa mengelola WNI kita yang di Malaysia sehingga tidak panik. Di sisi lain di Indonesia kami pun menyadari bahwa WNI kita di Indonesia perlu yakin bahwa WNI kita yang pulang itu tidak membawa imported case," tegas Judha.

Baca juga: Menaker pastikan telah siapkan langkah tangani kepulangan PMI

Baca juga: BP2MI: 7.300 PMI kembali dari Malaysia pada Juni-Juli 2021

Pewarta : Prisca Triferna Violleta
Editor: Zita Meirina
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Komentar