Jakarta (ANTARA) - Ragam peristiwa di Indonesia terjadi pada Senin (31/5) disiarkan ANTARA dan masih layak anda baca kembali untuk informasi pagi ini.

1. PPP ingin kembalikan kejayaannya peroleh 60 kursi DPR

Pimpinan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ingin mengembalikan kejayaannya, minimal sebagaimana hasil Pemilu Tahun 2014 mendapatkan sebanyak 60 kursi DPR.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat atau DPP Partai Persatuan Pembangunan H Syaifullah Tamliha mengatakan, hasil Pemilu 2014 untuk PPP secara nasional mendapatkan 60 kursi DPR RI di antaranya dari daerah pemilihan (Dapil) Kalsel sebanyak dua orang.

Selengkapnya baca disini

2. Kemenpan RB: Pembukaan pendaftaran CPNS 2021 tunggu persiapan rampung

Pengumuman dan pendaftaran rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2021 masih menunggu persiapan rampung, untuk itu belum akan dibuka pada 31 Mei 2021, kata pejabat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), Senin.

"Masih dipersiapkan ya (proses rekrutmen). Mudah-mudahan dalam waktu dekat akan segera disampaikan (jadwal pendaftaran CPNS)," kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik (HUKIP) Kemenpan RB Mohammad Averrouce saat dihubungi di Jakarta, Senin.

Selengkapnya baca disini

3. Jokowi dorong inisiatif P4G wujudkan pembangunan berkelanjutan

Presiden Joko Widodo mendorong inisitaif P4G (Partnering for Green Growth and Global Goals 2030) untuk melakukan langkah luar biasa dalam upaya mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

"Inisiatif P4G Partnering for Green Growth and Global Goals 2030 tidak bisa dilakukan dengan ‘business as usual’. Kita harus melakukan dengan cara-cara yang luar biasa. Kemitraan antarpemangku kepentingan adalah kunci untuk memastikan aktivitas perekonomian, produksi, dan konsumsi dilakukan secara berkelanjutan," ujar Presiden Joko Widodo sebagaimana ditayangkan kanal YouTube Sekretariat Presiden.

Selengkapnya baca disini

4. Menhan diminta transparan soal rancangan Perpres Alpalhankam

Anggota Komisi I DPR RI Effendi Simbolon meminta Menteri Pertahanan Prabowo Subianto transparan terkait rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Pemenuhan Kebutuhan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia Tahun 2020-2024 (Alpalhankam).

Dia menilai rancangan Perpres tersebut seperti tidak transparan karena tidak disampaikan terlebih dahulu kepada DPR RI dalam hal ini Komisi I DPR.

Selengkapnya baca disini

5. Anggota DPR pertanyakan ketidakhadiran Menhan dalam rapat di DPR

Anggota Komisi I DPR RI Effendi Simbolon mempertanyakan ketidakhadiran Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto dan Panglima TNI dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I DPR pada Senin siang, yang salah satu agendanya membahas strategi dan kebijakan umum pertahanan negara tahun 2020—2024.

"Kami hampir setahun tidak pernah bertemu dengan Menhan di sini. Mohon maaf, dengan segala hormat, ini adalah masalah negara yang harus dibahas," kata Effendi dalam RDP Komisi I DPR RI di kompleks DPR RI, Jakarta, Senin.

Selengkapnya baca disini

Pewarta: Fauzi
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2021